Satpol PP DIY Bakal Segel 5 Bangunan Ilegal di Atas Tanah Kas Desa Pekan Ini

Penyelesaian masalah tersebut akan diserahkan kepada pengembang dan konsumen yang membeli hunian.

"Tapi yang jelas ini menyalahi aturan, tidak mempunyai izin, kita tutup. Untuk ini (penghuni) silakan mencari penyelesaian dengan pengembangnya," katanya.

Saat ini kasus penyalahgunaan tanah kas desa memang baru ditemukan di Kabupaten Sleman karena pihaknya memang belum melakukan penelusuran di kabupaten lain.

Hal ini juga disebabkan karena keterbatasan personel.

Setelahnya, upaya penertiban dilanjutkan ke Kabuapten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo karena diduga marak terjadi penyalahgunaan TKD di wilayah tersebut.

"Kalau pelanggaran semua kabupaten ada, banyak. Gunungkidul saja juga banyak pelanggarannya, tapi kita belum sampai di situ," ungkapnya.

"Kami juga keterbatasan personil. Sehingga kita harus step by step, tidak bisa sekaligus," lanjutnya.

Adapun hingga saat ini Satpol PP DIY tercatat telah menutup paksa lima perumahan dan tempat usaha di Kabupaten Sleman, yakni di Nologaten, Caturtunggal, Candibinangun, Minomartani, dan Maguwoharjo.

Sementara Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku akan terus berupaya untuk menertibkan penyalahgunaan TKD di wilayahnya.

Pemda DIY juga akan memproses hukum jika terbukti ada praktek penyalahgunaan TKD.

Menurut Sri Sultan, pemanfaatan TKD harus berdampak pada masyarakat sekitar. Sehingga ketika disewa tidak hanya memberi keuntungan pada segelintir orang saja.

"Daripada disalahgunakan kan, di daerahnya juga ada orang miskin dan menganggur yang bisa diberdayakan," tutur Sultan.

Pemerintah kalurahan, lanjutnya, juga dapat mengembangkan dan mengolah TKD di wilayahnya agar dimanfaatkan masyarakat setempat.

Misalnya dengan membuat lahan pertanian produktif dan peternakan. Jika terkendala biaya, bisa memanfaatkan dana keistimewaan.

"Tanah kas desa kan bisa disewa, yang nyewa ya dana keistimewaan kan bisa, nggak ada masalah," papar Sultan. (tro)