Disdikpora Kulon Progo Regrouping SDN Ngrojo Pada Tahun Ajaran 2023/2024

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulon Progo menggabungkan sekolah dasar negeri (SDN) Ngrojo di Kembang, Kapanewon Nanggulan. 

Dengan demikian, sekolah itu tidak lagi menerima peserta didik baru tahun ajaran 2023/2024. 

Kepala Disdikpora Kabupaten Kulon Progo, Arif Prastowo menyampaikan, penggabungan SDN Ngrojo karena minim siswa. 

Baca juga: Lama Tak Diguyur Hujan, Wilayah Prambanan di Sleman Waspada Potensi Kekeringan 

"Tahun ini, kami memutuskan untuk regrouping SDN Ngrojo karena jumlah siswanya sedikit. Sehingga tahun ini juga tidak membuka pendaftaran peserta didik baru (PPDB)," kata Arif, Selasa (13/6/2023). 

Untuk tahun ajaran 2023/2024, siswa di SDN Ngrojo digabungkan dengan sekolah terdekat. 

Sementara, guru dan kepala sekolahnya diberdayakan ke sekolah lain yang membutuhkan. 

"Guru diberdayakan ke SD yang mengalami kekurangan tenaga pendidik di sekitar Nanggulan dan lainnya, termasuk kepala sekolahnya. Karena ada beberapa sekolah yang kepala sekolahnya memasuki masa pensiun," jelasnya. 

Terpisah, Kepala SDN Ngrojo, Bambang Sriyanta menyebut, kondisi di SDN Ngrojo saat ini kosong, tidak ada guru maupun siswanya. Pun, asetnya telah diserahkan ke sekolah lain. 

Pada tahun ajaran 2022/2023, total ada sembilan siswa di SDN Ngrojo. 

Kemudian tahun ajaran 2023/2024, seluruh siswa digabungkan ke sekolah terdekat. Meliputi SDN Boto, SDN Mejing 1 dan MI Muhammadiyah Grubug. 

Demikian, guru dan kepala sekolah dialihkan ke sekolah yang membutuhkan. 

Total ada enam guru di SDN Ngrojo meliputi seorang guru mata pelajaran agama dan lima orang wali kelas. 

Disampaikan, surat keputusan (SK) tentang penggabungan sekolah sudah keluar tanggal 5 Mei 2023.

Sementara, SK tentang mutasi tenaga pendidik (tendik) masih dalam proses. 

"Tendik dari SK penggabungan masih menunggu. Proses mutasi karena terkendala Kulon Progo tidak ada bupati melainkan penjabat sehingga SK belum bisa. Ini baru dikasih surat perintah per 12 Juni 2023," pungkasnya. (scp)