Airlangga Hartarto Incar Posisi Cawapres Prabowo Subianto

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto masih mengincar kursi calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Untuk bisa memuluskan rencana itu, pembentukan Koalisi Besar antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) terus diupayakan.

Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar, Nusron Wahid mengatakan merujuk hasil Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, Airlangga Hartarto bisa dicalonkan menjadi capres maupun cawapres.

"Amanat Munas itu capres dan atau cawapres. Tidak harga mati harus calon presiden. Tidak harga mati," kata Nusron seperti yang dikutip dari acara Gaspol! Kompas.com yang ditayangkan di Youtube, Jumat (19/5/2023).

Pembentukan Koalisi Besar, kata Nusron, saat ini terus diupayakan oleh Partai Golkar, KIB dan KKIR.

Jika Koalisi Besar tersebut nantinya benar-benar terwujud, Yusron optimis bisa menjadi kendaraan bagi Airlangga untuk menjadi cawapres.

Sebab, menurutnya, pada saat yang sama, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi bagian dari KIR, telah memberikan dukungan agar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjadi bakal capres.

"Kita ingin membentuk apa namanya Koalisi Besar, kekuatan besar ada di tengah ini supaya nyaman, maka harus ada yang mengalah," ujar Nusron.

Baca juga: Kunjungi Ponpes Roudlatut Thullab Magelang, Sandiaga Uno Sosialisasikan Santripreneur 

Anggota DPR Fraksi Golkar ini menjelaskan, saat ini hanya Airlangga yang potensial menjadi cawapres jika Prabowo menjadi capres.

Pasalnya, Nusron menilai sudah tidak mungkin Prabowo akan mengalah dengan menjadi cawapres.

"Kalau Pak Prabowo kan, sudah enggak mungkin mengalah karena dia sudah tiga kali ikut calon presiden dan wakil presiden, masa mau mengalah lagi, kan enggak mungkin," jelasnya.

"Nah karena itu ya sudah, karena Pak Airlangga ini belum pernah jadi calon presiden maupun wakil presiden, oke kalau dengan kalau koalisi ini bisa terbentuk, oke kita mengalah enggak apa-apa. Kita menjadi wakil presiden," tambahnya.

Kendati demikian, Nusron memberi catatan bahwa paslon dan Koalisi Besar bisa terbentuk jika sudah mendapatkan persetujuan anggota KIB dan KKIR lainnya, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Catatannya ini adalah, merger dua koalisi dan harus saling menerima, begitu," pungkasnya. (*)