Pemkab Kulon Progo Imbau Kalurahan Intensifkan Pemantauan Pemungutan PBB P2 Kepada Wajib Pajak

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mengimbau kalurahan agar mengintensifkan pemantauan ke tingkat pedukuhan terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada wajib pajak di daerah ini. 

"Bagi pedukuhan yang persentasenya masih rendah, lurah agar mendorong dukuh untuk lebih giat dalam menyosialisasikan pembayaran PBB P2 kepada warganya," kata Chris Agung Pramudi, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah, Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo, Kamis (18/5/2023). 

Melalui sosialisasi tersebut, harapannya seluruh kalurahan dapat melunasi PBB P2 secara 100 persen sebelum jatuh tempo pada 30 September 2023.

Agung menyebut, ada empat kalurahan di Kulon Progo yang 100 persen sudah melunasi PBB P2. Meliputi, Kalurahan Banjarasri (Kalibawang) per 10 Mei 2023 sebanyak 4.955 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Kalurahan Kranggan (Galur) per 12 Mei 2023 sebanyak 2.929 SPPT serta Kalurahan Ngentakrejo dan Gulurejo (Lendah) per 15 Mei 2023 masing-masing 5.319 dan 4.933 SPPT. 

Pemkab Kulon Progo melalui BKAD setempat mengagendakan untuk memberikan apresiasi bagi kalurahan yang lunas PBB P2 sebelum 30 Juni 2023.

Apresiasi dalam wujud hadiah uang berdasarkan urutan pelunasannya.

Nominal paling tinggi Rp5 juta dan Rp1,5 juta yang paling rendah. 

Rencananya, hadiah akan diserahkan pada Juli 2023.

Selanjutnya pada Oktober 2023, juga akan disampaikan apresiasi PBB P2 bagi 88 kalurahan/kelurahan dan 12 kapanewon yang mencapai capaian tertinggi pada jatuh tempo mendatang. 

"Kami berharap apresiasi ini menjadi motivasi bagi mereka untuk meningkatkan kinerjanya dalam pemungutan PBB P2 tahun 2023. Sekaligus turut berkontribusi dalam menyukseskan pembangunan di Kulon Progo," ucapnya. (*)