Sebanyak 73.268 KPM di Purworejo Bakal Terima Bansos Cadangan Pangan Pemerintah 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, PURWOREJO - Sebanyak 73.268 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) cadangan pangan dari pemerintah pusat. 

Kepala Dinas Sosial Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo, Ahmat Jainudin, mengatakan, bantalan sosial itu akan diakomodir langsung oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). 

"Berdasarkan informasi dan hasil rapat, Kabupaten Purworejo akan mendapat alokasi bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP) sejumlah 73.268 KPM. Tersebar di 494 desa yang rencananya akan disampaikan langsung oleh Perum Bulog," ucap Jainudin kepada Tribunjogja.com, Rabu (12/4/2023). 

Baca juga: Pemkab Gunungkidul Raih Predikat WTP ke-8 dari BPK RI

Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo tidak lepas tangan terhadap program kerjasama pemerintah pusat dengan Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) itu.  

Pemkab Purworejo melalui Dinsosdaldukkb dan pemerintah desa tetap bersinergi dengan melakukan verifikasi data calon penerima bantuan cadangan pangan pemerintah. Sebab, basic data penerima bansos CPP itu dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

Sehingga, pemerintah daerah perlu menvalidasi data calon penerima agar bansos bisa tepat sasaran. 

"Untuk proses verifikasi dan validasi data akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Jadi, pemerintah desa sebagai indikator diberikan otoritas untuk mencoret data penerima yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, tidak ditemukan alamat, salah satu nama yang tercatut dua kali, dan KPM tidak lagi miskin," jelasnya. 

Kemudian, lanjutnya, pemerintah desa diperkenankan mengusulkan pengganti calon penerima bansos CPP sejumlah data yang tercoret. Dengan syarat, data pengganti adalah warga desa setempat memenuhi kriteria miskin atau rawan pangan, anggota keluarga ada terkena stunting, serta rawan gizi buruk yang belum mendapatkan bantuan sosial. 

"Kami juga meminta pihak desa untuk menentukan titik distribusi ketika Bulog mendroping barang, boleh di balai desa, balai RW, atau gedung pertemuan," imbuhnya.

Adapun timeline verifikasi dan validasi data tersebut digelar selama dua hari mulai Rabu (12/4/2023) dan Kamis (13/4/2023). Setelah selesai, hasil verifikasi data akan diserahkan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo melalui Camat. 

"Apabila verval selesai, rencananya Senin (17/4/2023) besok sudah bisa droping beras sebesar 10 kilogram (kg) per KPM. Rencananya, bansos itu akan diberikan selama 3 bulan dengan nominal 10 kg per KPM," ungkapnya. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bantuan sosial tersebut bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus menekan harga beras yang dikhawatirkan naik menjelang Lebaran 2023. 

"Sebenarnya, bantuan ini tidak ada kaitannya dengan Lebaran atau puasa. Kebetulan saja momentumnya mendekati Lebaran. Tapi jika itu berpengaruh terhadap kemiskinan jelang Lebaran. Ya kami berharap kalau bisa sebelum Lebaran sudah tersalurkan kepada KPM yang membutuhkan," tandasnya. (drm)