Tangani Masalah Backlog, Pemkot Magelang Berencana Bangun Rusunawa

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Tingkat backlog di wilayah Kota Magelang masih tinggi.

Rinciannya, untuk backlog kepemilikan menyentuh angka 9.761 dan untuk backlog penghunian (menumpang) sebanyak 4.973 unit.

Angka tersebut didapatkan dari jumlah kebutuhan rumah di wilayah ini sebanyak 33.080 KK sedangkan yang memiliki rumah layak huni baru tercapai 23.319 KK.

Untuk diketahui, backlog adalah jumlah kekurangan rumah yang didapat dari selisih antara jumlah kebutuhan akan rumah dengan jumlah rumah yang ada. 

Bowo Adrianto, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kota Magelang mengatakan, untuk mengurangi backlog yang ada di Kota Magelang sebanyak tiga rusunawa dan dua rusus disediakan.

"Saat ini, pemerintah Kota Magelang telah memiliki 3 (tiga) Rusunawa dan 2 (dua) Rumah Khusus (Rusus). Dimana Rusunawa yang telah terbangun tersebut berada di Kelurahan Potrobangsan, Kelurahan Wates, dan Kelurahan Tidar Utara. Sedangkan untuk lokasi Rusus berada di Kelurahan Wates dan Kelurahan Kedungsari. Totalnya, rusunawa dan rusus sekitar 329 hunian,"ujarnya pada Jumat (10/02/2023).

Untuk mempercepat  pengentasan jumlah backlog, kata dia, pihaknya sudah  berencana membangun lagi satu rusunawa di wilayah Gelangan, Kota Magelang. Tetapi, proses pembangunan masih terkendala dana.

"Di Gelangan, kami memiliki aset tanah seluas 8400 meter persegi, rencananya akan dibangun rusunawa di sana. Namun, kami masih mengupayakan bantuan dari pusat. Kalau  tidak bisa dari pusat, kami membangunkan melalui investor nanti sistemnya KPBU,"ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, program-program bantuan rumah tidak layak huni ( RTLH) bagi masyarakat, khususnya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) terus diupayakan.

Di mana perbaikan rumah tersebut diupayakan untuk meningkatkan derajat keamanan, kenyamanan dan kesehatannya.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Magelang, hingga Tahun 2020, Kawasan Kumuh Kota Magelang tersisa seluas 39,91 Ha atau 2,15 persen dari luas kota, dengan spectrum meliputi akses air minum (capaian 96,05 % ), sanitasi layak (capaian 97,18 % ), dan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 2.579 unit (data tahun 2019). 

"Kondisi fisik bangunan merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kekumuhan suatu daerah. Oleh karena itu peningkatan kualitas rumah tidak layak huni merupakan faktor menunjang untuk mengurangi tingkat kekumuhan dan/ atau mencegah adanya kawasan kumuh baru," jelasnya.

Bowo mengungkapkan tahun ini target penanganan RTLH sebanyak 730 unit, belum termasuk dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang merencanakan akan menangani RTLH sebanyak 200 unit. Penanganan RTLH juga berkolaborasi dengan Kodim 0705/Magelang. 

"Dua tahun ini kami mengalokasikan anggaran untuk penanganan RTLH melalui APBD 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 telah berhasil dilakukan kegiatan perbaikan RTLH dengan anggaran APBD sebanyak 187 unit rumah,sedangkan pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran dari APBD untuk perbaikan 730 RTLH," paparnya. (*)