Berita DI Yogyakarta Hari Ini

DIY Jadi Provinsi Termiskin di Jawa, Sekda DIY Beri Penjelasan

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyebut masyarakat DIY lebih gemar menabung dan berinvestasi ketimbang konsumsi atau berbelanja.

Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Gaya Lufityanti
Tribunjogja.com/Yuwantoro Winduajie
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji menyebut masyarakat DIY lebih gemar menabung dan berinvestasi ketimbang konsumsi atau berbelanja.

Hal ini diutarakan Aji dalam menyikapi pernyataan BPS yang menobatkan DIY sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa.

Menurut Aji, indikator yang dipakai BPS untuk menghitung angka kemiskinan menitik beratkan pada pengeluaran masyarakat sehingga belum mampu menggambarkan realitas masyarakat Jogja yang sesungguhnya.

"Sebetulnya upaya kita mengentaskan kemiskinan sudah banyak tapi masyarakat Jogja punya ciri khas yang dihitung bukan pendapatan perkapita tapi pengeluaran perkapita tentu kita tidak boleh melihat kondisi masyarakat di DIY dari satu sisi saja dari kacamata BPS," jelas Aji, Selasa (24/1/2023).

Baca juga: Data Kemiskinan Kota Yogyakarta: Nol Fakir Miskin, Tapi Warga Rentan Miskin Bertambah

Menurutnya, masyarakat Jogja memiliki karakter yang khas yakni gemar berinvestasi dalam bentuk aset.

Sedangkan, penghitungan BPS tersebut tidak menghitung aset-aset milik masyarakat.

Saat Pemda DIY mencoba memberi bantuan sosial dalam bentuk uang tunai pun disebutnya tidak pernah berjalan efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. 

Dia mengklaim bahwa uang itu rata-rata dipakai masyarakat untuk menabung atau membeli aset seperti hewan ternak.

Baca juga: Inikah Penyebab DIY Menjadi Provinsi Termiskin di Jawa?

"DIY pernah membuat intervensi pada masyarakat. Tiap masyarakat miskin kita kasih Rp 1 juta. Tapi tidak ada perkembangan karena Rp 1 juta tidak dibelanjakan untuk permakanan dan non permakanan yang dihitung indikatornya oleh BPS. Dibelikan kambing. Dibelikan kambing itu aset. Aset tidak dihitung sama BPS," jelasnya.

Aji juga menyinggung indeks pembangunan manusia (IPM) DIY yang tergolong tinggi. Penghitungan IPM sendiri terdiri dari beberapa dimensi, meliputi harapan hidup, rata-rata lama pendidikan, dan pengeluaran masyarakat.

Hal ini juga tidak pernah masuk dalam bahan diskusi terkait kemiskinan.

"Indeks pembangunan kita itu nomor 2 tertinggi di Indonesia," paparnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved