Data Kemiskinan Kota Yogyakarta: Nol Fakir Miskin, Tapi Warga Rentan Miskin Bertambah

Masih ada 17.451 KK yang masuk kategori miskin dan rentan miskin, sehingga perlu dilakukan intervensi oleh pemerintah di tingkat daerah

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemkot Yogyakarta memastikan sejauh ini sudah tidak ada lagi kepala keluarga (KK) yang menyandang status fakir miskin di wilayahnya.

Namun, masih ada 17.451 KK yang masuk kategori miskin dan rentan miskin, sehingga perlu dilakukan intervensi oleh pemerintah di tingkat daerah.

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Supriyanto, mengatakan data tersebut berasal dari hasil validasi yang ditempuh pada 2022 lalu.

Proses pengecekan pun dilakukan langsung ke rumah warga berdasarkan beberapa indikator, seperti pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan lain sebagainya.

"Ada tiga stratifikasi, fakir miskin, miskin dan rentan miskin. Tapi, di pendataan 2022, Alhamdulillah di Kota Yogyakarta sudah tidak ada fakir miskin, tinggal miskin dan rentan miskin," ungkapnya, Minggu (22/1/2023).

Hanya saja, jika dibandingkan dengan validasi data sebelumnya pada 2020, jumlah 17.451 KK yang bakal diintervensi dengan kartu Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) memang meningkat.

Ia tidak memungkiri, pandemi Covid-19 yang melanda, berdampak begitu besar bagi masyarakat kecil.

"Terakhir dilakukan validasi itu 2020, jumlahnya ada sekitar 15 ribu, jadi memang ada kenaikan. Kita coba analisa, ya, karena faktor pandemi, ada PHK dan lain sebagainya, pendapatan turun," cetusnya.

"Faktor pandemi berkaitan dengan pendapatan itu menjadi penyumbang terbesar kenaikan data. Tetapi, proporsi keluarga rentan mendominasi, yang miskin relatif sedikit. Rinciannya, 14.986 rentan miskin dan 2.465 kelurarfa miskin," ungkap Supriyanto.

Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan data yang telah tervalidasi tersebut bakal jadi patokan Pemkot Yogyakarta dalam melaksanakan intervensi yang bersumber dari APBD setempat.

Sesuai rencana, KSJPS, atau akrab juga disebut Kartu Menuju Sejahtera (KMS), segera didistribusikan kepada 17.451 KK sasaran.

"Database itu jadi patokan Pemkot untuk melakukan intervensi. Nantinya, secara identitas warga diberikan KMS, seperti tahun-tahun sebelumnya. InsyaAllah di bulan ini segera didistribusikan," cetusnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya, menandaskan sepanjang 2023 langkah pengentasan kemiskinan tetap digencarkan.

Namun, ia mengungkapkan, penerima manfaat yang disasar bakal lebih diperinci, agar intervensi yang digulirkan eksekutif semakin tepat sasaran.

"Jadi, berbagai program yang sudah dilakukan tetap diteruskan. Tetapi, sasarannya yang lebih diperjelas. Intervensi sasaran diperjelas, lebih dispesifikkan bagi masyarakat kategori tak mampu," katanya.

Aman menandaskan, alokasi anggaran untuk upaya pengentasan kemiskinan pun telah ditempatkan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dengan KK sasaran yang lebih spesifik, serta proses penanganan yang terintegrasi antar kedinasan, ia berharap, bisa semakin membuahkan hasil.

"Data tunggal masyarakat miskin itu akan jadi titik intervensi seluruh OPD untuk masuk ke sana. Jika itu bisa tepat sasaran, harapannya proses menurunkan angka kemiskinan bisa lebih progresif," urainya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved