Komisi D DPRD DIY : Jaminan Pendidikan ABK Harus Diutamakan 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Demi pemenuhan hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) , Pemkot Yogyakarta membuka rekrutmen untuk Guru Pendamping Khusus (GPK) yang bakal ditempatkan di SMP Negeri.  

Langkah itu diharapkan dapat menghindari praktek penolakan dari pihak sekolah terhadap siswa berkebutuhan khusus. 

Ketua Komisi D DPRD DIY Koeswanto menjelaskan,  sekolah sejatinya tidak boleh menolak ABK sehingga kualitas pelayaban dan komptensi guru harus selalu ditingkatkan. 

Hal itu sudah diamanatkan dalam Perda DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 

Perda yang sempat direvisi dan digodog cukup lama itu secara tegas menyebutkan agar mengikutsertakan ABK dalam program wajib belajar 12 tahun di sekolah yang terdekat tempat tinggalnya. 

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Luncurkan Rumah Layanan Disabilitas Untuk Menuju Kota Inklusi

Juga ada aturan menyediakan guru pendamping khusus di setiap sekolah. 

“Ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Sekolah harus wajib menerima siswa-siswi inklusi. Kalau guru khusus menangani itu bisa minta ke dinas pendidikan kabupaten/ kota,” jelasnya. 

Dia menegaskan, sekolah sudah seharusnya mengutamakan jaminan pendidikan bagi para ABK. 

Dia juga mendorong agar bantuan khusus atau beasiswa bagi ABK untuk keperluan sehari-hari segera bisa direalisasikan.

Dia juga menilai pembentukan unit layanan disabilitas di setiap wilayah menjadi kebutuhan agar pelayanan menjadi merata. 

“Mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan,” tegasnya. ( Tribunjogja.com )