Wabah PMK Ditangani Lintas Lembaga, Termasuk Melibatkan BNPB

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pengendalian wabah Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK ) kini bukan hanya tertumpu di Kementerian Pertanian saja.

Tetapi, telah melibatkan Kementerian atau lembaga lain untuk saling terintegrasi. Satu di antaranya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Hal itu diungkapkan Direktur Pakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian RI, Nursapto Hidayat, saat menghadiri launching vaksinasi PMK di Padukuhan Srunen, Glagaharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, Sabtu (25/6/2022). 

Baca juga: Pemkab Sleman Kebut Vaksinasi PMK, Target Ribuan Dosis Rampung Disuntikkan Sebelum 5 Juli 2022

Menurut dia, saat ini sudah ada 19 Provinsi di Indonesia yang menjadi daerah sebaran PMK .

Kecepatan penularan wabah ini mengalahkan upaya pengobatan yang sedang dilakukan.

Karenanya, membutuhkan peran semua pihak, dalam upaya pengendalian penyakit menular yang menyerang ternak berkuku belah tersebut. 

"Mulai kemarin, PMK sudah mulai ditangani bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemarin, sudah rapat dengan BNPB , sudah koordinasi, seluruh jajaran harus kita kerahkan dalam rangka pengendalian PMK ," kata Nursapto. 

Ia bersyukur vaksin PMK sudah tersedia. Meskipun jumlahnya masih terbatas. Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri mendapat alokasi vaksin tahap pertama sebanyak 4.800 dosis yang diprioritaskan untuk sapi perah.

Karena prioritas untuk sapi perah, maka Kabupaten Sleman mendapat alokasi paling banyak yaitu 3.100 dosis.

Sebab, jumlah peternakan sapi perah di Bumi Sembada paling banyak. 

"Nah, (vaksin tahap pertama) ini harus divaksinkan terakhir tanggal 5 Juli. Itu perintah Pak Menteri. Jangan sampai terlambat. Kalau bisa dua hari ini selesai, kita selesaikan," katanya. 

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengungkapkan, pihaknya selama ini menaruh perhatian besar kepada wabah PMK yang telah menyebar di Bumi Sembada.

Hingga saat ini, Pemkab Sleman melalui SK Bupati telah membentuk satuan tugas (satgas) dalam upaya pengendalian PMK .

Kustini berharap, dengan adanya Satgas, maka bisa merespon dengan cepat dan tepat laporan PMK di daerah masing-masing.

Di samping itu, bisa memudahkan koordinasi lintas sektor. Ia berpesan kepada masyarakat, untuk mencegah penularan lebih tinggi, ternak yang terkena PMK agar tidak diperjualbelikan.