Breaking News:

Fraksi PAN DPRD Kulon Progo Dukung Pemkab Agar Tidak Memberikan Keringanan PBB YIA 

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kulon Progo mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo supaya menolak permohonan

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kulonprogo 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kulon Progo mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo supaya menolak permohonan keringanan pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) Yogyakarta International Airport (YIA).

Terlebih permohonan keringanan PBB YIA ini diajukan oleh PT Angkasa Pura I (AP 1) untuk kedua kalinya. 

Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kulon Progo, Muhtarom Asrori mengatakan terkait dispensasi keringanan PBB sudah dikaji oleh bagian hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kulon Progo dan sangat jelas bahwa tidak ada lagi pengurangan PBB YIA untuk AP 1 karena sudah ada pengurangan sesuai dengan peraturan yang ada. 

Baca juga: Dinkes DIY Utamakan Nakes dan Tenaga Penunjang Terima Booster Vaksin Covid-19

"Karena sesuai kajian dari bagian hukum sudah jelas tidak ada celah untuk memberikan keringanan bagi AP 1 kaitannya pembayaran PBB," kata Muhtarom, Senin (6/12/2021). 

Dikatakannya, apabila pengajuan keringanan PBB dikaitkan dengan adanya pandemi Covid-19 sangat tidak relevan. Sebab, pandemi tidak hanya berdampak pada AP 1 melainkan ke semua lapisan masyarakat.

"Banyak masyarakat seperti petani, pedagang atau masyarakat kecil lainnya juga kena pandemi tapi mereka tidak mengeluh. Tidak minta keringanan di dalam pembayaran PBB," ucapnya. 

Muhtarom mengkhawatirkan apabila Pemkab tetap memberikan keringanan PBB kepada AP 1 akan ada kesenjangan di masyarakat. 

"Kalau masyarakat melihat AP 1 minta keringanan dan diberikan oleh Pemkab walaupun kajiannya tidak boleh, masyarakat akan berbondong-bondong minta keringanan. Seharusnya AP 1 dengan CSR nya membina kelompok-kelompok agar tumbuh setelah pandemi. Ini yang belum dilakukan seperti di wisata mangrove sama sekali tidak tersentuh oleh AP 1 dengan CSRnya malah minta keringanan," terangnya. 

Terkait dengan PBB YIA, Fraksi PAN akan menyampaikan ke pimpinan DPRD Kulon Progo terkait sikap fraksi dengan mendukung penuh hasil kajian bagian hukum Setda Kulon Progo. 

Baca juga: Keputusan MK terkait UU Cipta Kerja Dinilai Abu-abu, PSHK FH UII Khawatir Ada Ketidakpastian Hukum

Terpisah Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo, Muhadi mengatakan Pemkab Kulon Progo telah memberikan diskresi terkait keringanan PBB YIA sebesar 65 persen.  Sesuai peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 39 tahun 2020 tentang penganggaran di masa pandemi Covid-19. 

Dalam permendagri tersebut tertuang pemberian insentif dalam bentuk penundaan masa jatuh tempo termasuk pembebasan sanksi terkait PBB. Selain itu, pemberian insentif untuk pajak hotel dan restoran. 

"Itu sudah dalam mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang juga disepakati dan dievaluasi oleh gubernur. Intinya sudah tidak ada celah hukum lain terkait mekanisme pengurangan PBB," ucapnya. 

Sementara Bupati Kulon Progo, Sutedjo saat dikonfirmasi belum merespon terkait keputusannya tentang pembayaran keringanan PBB YIA

Diberitakan sebelumnya, pembayaran PBB YIA sebesar Rp 73 Miliar. Dengan alasan pandemi, kemudian oleh Pemkab Kulon Progo mendapatkan keringanan 65 persen sehingga menjadi Rp 28 Miliar. Kemudian AP 1 kembali mengajukan permohonan keringanan PBB lagi ke Pemkab setempat dengan alasan yang sama. (scp) 

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved