Breaking News:

Berita DI Yogyakarta Hari Ini

Sekda DIY Dorong Guru Honorer di DI Yogyakarta Dapat Upah Layak

Sekda DIY memastikan bahwa gaji bulanan guru telah melampaui Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sehingga kesejahteraannya bakal terjamin.

TRIBUNJOGJA.COM / Yuwantoro Winduajie
Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengklaim bahwa guru honorer mauapun tenaga bantuan (naban) yang berada di bawah naungan Pemda DIY telah diupah secara layak.

Aji memastikan bahwa gaji bulanan guru telah melampaui Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sehingga kesejahteraannya bakal terjamin.

"Guru di sekolah negeri itu yang tidak masuk PNS dan PPPK kan statusnya sebagai naban. Nah kalau naban sudah kita berikan lebih dari UMK," terang Aji saat ditemui di kantornya, Kamis (25/11/2021).

Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian adalah guru honorer yang mengajar di sekolah swasta atau di luar naungan pemerintah daerah.

Baca juga: Tak Sekedar Pengangkatan, Guru Honorer di Gunungkidul Dinilai Perlu Tingkatkan Kompetensi

Aji pun mendorong agar sekolah yang merekrut guru honorer dapat memberi upah secara layak.

Meski penghitungan upah ditentukan dari jam mengajar, maka perlu diupayakan agar upah guru minimal dapat menyentuh UMK di masing-masing daerah.

"Yang sekolah swasta kita harapkan saat merekrut guru penghasilannya bisa dicukupi. Biasanya guru itu standarnya jumlah jam mengajar. Nah kalau mengangkat, sebaiknya (upah berdasarkan) jumlah jam mengajar itu cukup sehingga guru bisa menerima dalam satu bulan setidaknya sama dengan UMK," tambah Aji.

Aji menjelaskan, saat ini ada sekitar 10 hingga 12 ribu guru honorer yang ada di DI Yogyakarta.

Sebagian besar belum bisa diangkat statusnya lantaran kuota lowongan CPNS maupun PPPK tahun 2021 ini tergolong minim.

"Kalau yang diterima itu hanya 200-an itu pun penempatannya bukan di sekolah yang bersangkutan," jelas Aji.

Baca juga: Gaji Disesuaikan UMP, Guru Honorer di Kota Yogya Rawan Tergusur Guru Tetap 

Dia menjelaskan, saat ini juga terjadi perubahan aturan.

Dulu pemerintah daerah diizinkan menerjunkan guru berstatus PNS maupun PPPK ke sekolah swasta yang membutuhkan tenaga pengajar.

Namun sekarang semua guru honorer wajib mengajar di salah satu sekolah negeri sebagai induknya.

Sehingga tak jarang ada guru honorer yang mengajar di dua sekolah sekaligus atau lebih.

Dengan beban kerja seperti itu maka upah layak guru honorer perlu mendapat perhatian. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved