Breaking News:

Siap-siap, DIY Bakal Punya Perda Tentang Covid-19, Langgar Prokes Denda Rp250 Ribu

Denda berlaku bagi masyarakat yang berkunjung ke tempat atau fasilitas umum, rumah makan, maupun di tempat wisata.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
Shutterstock via Kompas.com
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebentar lagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan memiliki Peraturan Daerah (Perda) penanggulangan Covid-19.

Namun aturan itu kini masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebab produk hukum itu kini masih menunggu finalisasi, dari panitia khusus (pansus) bersama DPRD DIY.

Kendati demikian, sejumlah point penting dalam Ranperda itu mengemuka di antaranya terkait pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes).

Satu di antara anggota Pansus dari bidang penegakan hukum, yakni Kasatpol PP DIY Noviar Rahmad, menjelaskan satu dari beberapa point dalam pembahasan Ranperda itu di antaranya terkait pemberian efek jera terhadap pelanggar prokes.

Baca juga: Raperda Penanggulangan Covid-19 di DI Yogyakarta Bakal Disahkan Akhir Oktober 2021

Di dalam satu pasalnya, dijelaskan Noviar untuk sanksi bagi pelanggar prokes perseorangan masih sama yakni teguran lisan, tertulis, dan sanksi administratif.

Lebih detail lagi, sanksi administratif yang diberlakukan yakni pelanggar prokes akan diminta membayar denda sebesar Rp250 ribu.

Denda itu berlaku bagi masyarakat yang berkunjung ke tempat atau fasilitas umum, rumah makan, maupun di tempat wisata.

"Untuk perorangan yang melanggar akan didenda sebesar Rp250 ribu. Itu usulan dewan," kata Noviar, saat diwawancara, Minggu (24/10/2021).

Sedangkan pemberian sanksi bagi sebuah korporasi atau perusahaan, dalam materi Ranperda itu dijelaskan perusahaan yang melanggar ketentuan penanganan Covid-19 dapat dipidanakan.

Baca juga: Update Covid-19 di DI Yogyakarta 24 Oktober 2021, Tambah 25 Kasus, Positivity Rate Turun ke 0,3%

"Kalau korporasi ada pasal pidananya. Yang tidak patuh akan dipidana. Misal korporasi melakukan kegiatan yang tidak taat prokes maka dituntut pidana sesuai ketentuan perda akan dibawa ke pengadilan," ujar Noviar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved