Breaking News:

Atur Sanksi Tipiring, Satpol PP DIY Berharap Raperda Penanggulangan Covid-19 Segera Disahkan 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY berharap agar kalangan legislatif dapat segera menyelesaikan proses pembahasan draf Rancangan

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY berharap agar kalangan legislatif dapat segera menyelesaikan proses pembahasan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Covid-19 di DI Yogyakarta.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad menjelaskan, salah satu poin dalam Raperda tersebut mengatur tentang pemberian sanksi pidana ringan atau tipiring bagi pelanggar protokol kesehatan.

Pihaknya meminta agar Perda tersebut dapat segera disahkan agar pelanggar prokes dapat dihukum untuk menimbulkan efek jera.

Terlebih saat ini aktivtias masyarakat di DI Yogyakarta telah dilonggarkan karena menerapkan PPKM level 2. 

Baca juga: Ditjen PHU Kemenag Luncurkan Buku Manasik Haji dan Umrah di Masa Pandemi

Noviar khawatir masyarakat menjadi lebih abai terhadap penerapan protokol kesehatan.

"Ketika kita dilonggarkan maka prokes harus ketat. Untuk sanksinya kita mengharapkan dari Perda Penanggulangan Covid-19 yang sekarang sedang dibahas," jelas Noviar, Rabu (20/10/2021).

"Kalau dalam waktu dekat dapat Raperda diselesaikan, maka kami akan mengacu pada ketentuan dalam Raperda yang dibahas," sambungnya.

Noviar menjelaskan, ancaman hukuman yang diatur dalam Raperda tersebut meliputi kurungan penjara maksimal selama tiga bulan dan denda maksimal sebesar Rp 50 juta.

Adapun untuk saat ini, pemberian sanksi masih mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.

Jenis sanksi dalam Pergub tersebut hanya berupa teguran lisan, tertulis, pembinaan, hingga kerja sosial bagi pelanggar perorangan. 

Baca juga: Hari Pertama Uji Coba Terbatas Wisata di Gunungkidul, Wisatawan Terkendala Penggunaan PeduliLindungi

Adapun bagi pengelola atau penanggung jawab fasilitas umum, sanksinya pun hampir serupa.

Upaya penegakan aturan berlandaskan Pergub tersebut pun telah rutin dilakukan sejak awal masa pandemi.

Noviar melanjutkan, hingga saat ini, Panitia Khusus (Pansus) BA 24 Tahun 2021 masih membahas draf Raperda tentang Penanggulangan Covid-19 DIY tersebut.

"Kalau Raperda selesai kita akan menerapkan sanksi itu misalnya terjadi pelanggaran ya kita bawa ke pengadilan," bebernya. (tro)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved