Wamenkumham RI Kunjungi Kantor Imigrasi Yogyakarta, Dukung Pencapaian Predikat WBBM
Jokteng Karyo merupakan akronim dari ‘Mojok Dateng Mriki Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta’.
Penulis: Ardhike Indah | Editor: Muhammad Fatoni
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah
TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Edward Omar Sharif Hiariej, meresmikan Jokteng Karyo di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Jumat (17/9/2021).
Jokteng Karyo merupakan akronim dari ‘Mojok Dateng Mriki Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta’.
Itu adalah sebuah tempat non pelayanan untuk non pemohon yang ingin menunggu pemohon saat mengurus paspor dan hal-hal administrasi lainnya.
Di Jokteng Karyo tersebut, non pemohon bisa menunggu sembari menikmati camilan dan suguhan lain.
Dengan begitu, ruang tunggu di dalam kantor tidak terlalu penuh dan pemohon tetap bisa menjaga jarak satu sama lain.
"Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Kanim Yogyakarta berinisiatif untuk menciptakan pelayanan yang sangat nyaman dan sesuai dengan standar pelayanan minimal," jelas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady di sela kegiatan.
Selama di Jokteng Karyo, Eddy juga sempat mencicipi suguhan berupa minuman.
Selain meresmikan tempat itu, Eddy menguatkan para pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta agar mampu meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2021.
“Tahun lalu, kantor ini sudah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Saya melihat, ada upaya yang dilakukan untuk menuju WBBM dan upaya itu sangat serius serta sudah ada perubahan yang signifikan dalam satu tahun terakhir ini,” papar Eddy.
Dia menjelaskan, pihaknya menargetkan ada 40-50 satuan kerja (satker) seluruh Indonesia yang bisa meraih WBBM di tahun 2021.
Sebab, satker di Kemenkumham sendiri ada 800 satuan dan di Yogyakarta ada 18 satuan.
“Di Yogyakarta ini yang WBBM belum ada, sedangkan yang WBK ada 7 satker. Maka, harapannya, ada 10-11 satker yang bisa meraih WBK dan setidaknya ada 1-2 satker yang mendapatkan WBBM. Kalau bisa lebih banyak, lebih baik,” paparnya.
Eddy menambahkan, ada beberapa hal yang harus diupayakan satker agar bisa meraih WBK atau WBBM.
Dua di antaranya adalah memberikan rasa nyaman pada masyarakat dan inklusif.
