Sempat Ricuh, Komunitas PKL Malioboro Ingatkan KSBSI Jangan Gaduh Soal Penolakan PPKM

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Puluhan massa mengatasnamakan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendatangi kantor DPRD DIY, Selasa (14/9/2021) siang.

Mereka mendatangi kantor dewan guna menindak lanjuti perpanjangan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah.

Aksi penyampaian pendapat itu pun sempat ricuh saat petugas keamanan gedung DPRD DIY dan beberapa komunitas pedagang di Jalan Malioboro meminta supaya para buruh tertib dalam berorasi.

Ketua KSBSI DIY Dani Eko Wiyono mengatakan, selain meminta kebijakan PPKM dihapuskan, mereka juga meminta agar sektor pariwisata di DIY dibuka 100 persen.

Baca juga: Pemkot Yogya Terus Matangkan One Gate System dan Pembatasan Waktu Kunjungan Malioboro 

"Jika hari ini saya harus menyembah kaki panjenengan (anda) saya sembah, tetapi saya minta sektor wisata dibuka 100 persen," katanya, dalam orasinya di depan Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, Selasa siang.

Alasan dia bersama rekan-rekannya meminta supaya PPKM dihapuskan lantaran mereka merasa sudah teramat lelah dengan kebijakan yang berdampak sepinya industri wisata di DIY.

Dalam audiensinya, Dani juga mengatakan bahwa seluruh pelaku wisata baik itu seniman, tour guide, dan ojok online bersedia menerapkan protokol kesehatan (prokes) sesuai yang ditekankan pemerintah.

"Kalau persoalannya vaksin, mereka sudah vaksin semua. DIY ini ada apa kok pariwisatanya gak dibuka-buka," tegas dia.

Penyampaian audiensi tersebut sempat memancing amarah dari beberapa komunitas pedagang di kawasan Malioboro.

Baca juga: 3.000 Pekerja di DIY Masih Dirumahkan Meski PPKM Telah Turun Level

Pasalnya, massa yang menyampaikan aspirasi Selasa siang menggunakan pengeras suara yang menimbulkan kegaduhan.

"Demo dengan pengeras suara rentan konflik, rentan terjadi kerusuhan, apalagi Malioboro sekarang menjadi objek vital. Jangan sampai kejadian terbakarnya kafe di Malioboro saat demo lalu terulang lagi," kata Ketua Koperasi PKL Malioboro Tri Darma, Rudiarto usai melerai massa buruh.

Penyampaian pendapat itu pun nyaris bentrok lantaran dari perwakilan pedagang tidak menginginkan adanya kegaduhan dalam orasi di depan gedung DPRD DIY tersebut.

"Caranya masuk juga gak benar, kalau mau audiensi silakan, pintu dewan terbuka lebar. Mereka menyembunyikan alat pengeras suara, niatnya saja udah memancing-mancing kerusuhan. Kondisi lagi prihatin, jangan buat gaduh," imbuh Rudi.

Sementara Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menanggapi, kegaduhan yang muncul itu lantaran peserta audiensi meminta penyampaian pendapat dilakukan di halaman gedung DPRD DIY.

Hal itu memancing perhatian dari komunitas pedagang di kawasan Malioboro.

Baca juga: PPKM Turun ke Level 3, Polda DIY Dorong UKM Bangkit

"Ada salah komunikasi tadi, mereka mau audiensi dengan cara di luar, ada miskomunikasi. Tapi setelah masuk selesai," jelasnya.

Ia menjelaskan, maksud dan tujuan para serikat buruh itu yakni menyampaikan keluh kesah selama kebijakan PPKM itu diterapkan. 

"Kami akan tindakk lanjuti, saya kirimkan permintaan mereka, saya kira kalau parameternya jelas, pemerintah pusat akan menurunkan PPKM," terang dia.

Sebagai informasi massa yang hadir Selasa siang meminta supaya seluruh anggotanya masuk ke gedung DPRD DIY, namun sesuai protokol kesehatan, proses audiensi hanya boleh dihadiri beberapa perwakilan buruh saja untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19. ( Tribunjogja.com )