Empat Pegawai KPK Tidak Bersedia Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara
Empat Pegawai KPK Tidak Bersedia Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Empat orang dari 24 pegawai KPK yang masih diberi kesempatan untuk ikut menjalani pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan menolak menandatangani surat kesediaan mengikuti diklat.
Sementara empat orang lainnya belum menandatangani surat kesediaan untuk mengikuti diklat bela negada dan wawasan kebangsaan lantaran masih menginginkan hasil TWK terlebih dahulu.
Kabar mengenai empat pegawai KPK yang enggan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan tersebut disampaikan oleh salah seorang pegawai yang masuk daftar 24, Ita Khoiriyah.
Ita merupakan pegawai KPK dari staf humas.
Dikutip Tribunjogja.com dari Tribunnews.com, Ita mengatakan kalau empat orang tersebut sudah menandatangani surat keterangan tidak bersedia dibina.
"Kalau 4 orang lainnya tandatangan surat tidak bersedia dibina," kata Ita kepada Tribunnews.com, Rabu (14/7/2021).
Sementara Ita sendiri, bersama tiga pegawai lainnya, belum menandatangani kesediaan untuk mengikuti diklat.
Hal itu lantaran mereka menginginkan hasil TWK sampai di tangannya terlebih dahulu.
"Saya dan setahu saya, tiga orang lainnya, tidak menandatangani surat pernyataan kesediaan atau tidak kesediaan pembinaan, kalau tidak dibuka hasil TWK kami pribadi," kata Ita.
Baca juga: Ajakan Selamatkan KPK dari Cengkeraman Oligarki Lewat Pesan Tulisan Laser di Gedung Merah Putih
Baca juga: Soal Dugaan Pelanggaran HAM Dalam TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Periksa Kepala BKN Hari Ini
Ihwal keikutsertaan 16 pegawai KPK lainnya apakah akan mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan, Ita mengaku tak tahu-menahu.
Sebelumnya, sebanyak 24 pegawai KPK yang tak lulus asesmen TWK akan mengikuti pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan bersama Kemenhan.
"Adapun pendidikan lainnya adalah pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS), tapi masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan untuk 24 pegawai KPK sebelum dilantik dan diangkat sumpah sebagai ASN," kata Ketua Firli Bahuri dalam keterangannya, Rabu (13/7/2021).
Firli berujar bahwa KPK sudah melakukan tanda tangan perjanjian kerja sama dengan pihak Kemenhan. Dalam hal ini, yang mewakili yaitu Sekjen KPK dengan Sekjen Kemenhan.
Adapun, ia melanjutkan, rencana pelaksanaan pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan masih direncanakan pada 20 Juli 2021.
Program, lokasi, materi, dan pelaksanaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan direncanakan oleh Kemenhan.
