Minta BPS Kaji Data Kenaikan Angka Kemiskinan, Dinsos DIY : Jangan Gunakan 2 Indikator Survei

Semestinya, masih kata anggota Fraksi PKS ini, dalam keterbatasan anggaran pemerintah membuat mekanisme agar program bisa optimal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat termasuk pemerintahan paling bawah yaitu kalurahan dan padukuhan. 

Apabila program pengentasan tetap berjalan top down, dikhawatirkan olehnya pemda DIY akan sulit melibatkan potensi lokal. 

"Sebagai contoh ada suatu dusun dilewati sungai, mereka akan melakukan program pengentasan kemisinan dengan membuat kolam karamba di sungai tersebut, program ini sangat sulit dilakukan dengan paradigma sekarang ini karena akan melibatkan berbagai instansi dan menu program tidak tersedia," terang Huda.

Ia berharap program partisipatif masyarakat tingkat bawah perlu digalangkan oleh pemerintah DIY sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Misalnya, lanjut dia, padukuhan dan kelurahan perlu disuport dana pengentasan kemiskinan dengan jumlah tertentu dengan progeam yang fleksibel sesuai musyawarah warga.

Baca juga: Ketimpangan DI Yogyakarta Tertinggi Nasional, Ini Tanggapan Sri Sultan HB X

"Ketika kami suwan ke perangkat kelurahan, kami ajukan pertanyaan apakah kelurahan bertanggung jawab apabila diberi dana pengentasan kemiskinan untuk mengentaskan empat keluarga perdusun lewat program itu? Mereka menjawab sanggup. Ini perlu dicoba," terang dia.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih menanggapi, menurutnya data kenaikan kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY perlu dikaji kembali.

Pasalnya, dalam pelaksanaan survei selama ini BPS hanya menggunakan dua indikator yakni kecukupan makanan dan daya beli atau pengeluaran ekonomi.

"Kalau kecukupan kalori 2.100 itu saya pun sulit, nah ini kan BPS survei pakai itu. Kecukupan kalori dan pengeluaran ekonomi," jelasnya.

Terkait pengeluaran ekonomi, Endang menganggap tidak semua masyarakat desa memakan daging dan sayuran dari cara membeli di supermarket atau pasar.

"Mereka menanam sayur sendiri di pekarangan rumah, daging, telur dari dia memelihara. Jadi ya pengeluaran mereka lebih hemat, nah yang demikian kan tidak terdeteksi," tambah Endang.

Sementara ditanya program pengentasan kemiskinan, usulan para kalangan legislatif sebenarnya sudah digalangkan sejak beberapa tahun silam.

Upaya meningkatkan kemandirian masyarakat sudah dilakukan oleh Dinsos DIY satu di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi.

Baca juga: Kemiskinan di DI Yogyakarta Meningkat, Kalangan Legislatif Minta Data BPS Benar-benar Diolah

Program tersebut berupa dorongan kepada masyarakat yang semula termasuk keluarga miskin dan terdaftar di program PKH namun sudah mulai mandiri atau lulus dari PKH.

Sehingga, untuk tetap dapat bertahan ke depan, mereka mendapatkan program PKH Graduasi.