Ketimpangan DI Yogyakarta Tertinggi Nasional, Ini Tanggapan Sri Sultan HB X

Laporan Reporter Tribun Jogja, Yuwantoro Winduajie

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Pusat Statistik (BPS) DIY belum lama ini telah merilis hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Per September 2020 tercatat  jumlah penduduk miskin di DIY mencapai 503,14 ribu orang.

Dibandingkan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 27,4 ribu penduduk. 

Dengan begitu persentase penduduk miskin DIY naik sebesar 0,52 poin menjadi 12,80 persen.

Di sisi lain, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DI Yogyakarta yang diukur dengan rasio gini kembali mengalami peningkatan. 

Baca juga: Bappeda DIY: Belanja Pemda Harus Ditingkatkan untuk Mengurangi Angka Kemiskinan

Kondisi tersebut tercermin dari angka rasio gini pada September 2020 yang tercatat sebesar 0,437 atau naik 0,003 poin dibandingkan Maret 2020 yang sebesar 0,434.

Dengan demikian, DIY masih menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi secara nasional.

Menanggapi hal itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku akan terus berupaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi DIY. 

Pasalnya pertumbuhan ekonomi menjadi satu di antara faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan di suatu daerah.

"Kami yang penting bagaimana (ekonomi) tumbuh biarpun sedikit untuk bisa melangkah tahun depan agar tidak minus. Biarpun kemarin (sepanjang 2020) hasilnya masih minus 2,3 persen," terang HB X di Bangsal Kepatihan, Selasa (16/2/2021).    

Namun menurutnya, hal itu bukanlah perkara mudah. Terlebih saat situasi pandemi seperti pada saat ini. 

Baca juga: Kemiskinan di DI Yogyakarta Meningkat, Kalangan Legislatif Minta Data BPS Benar-benar Diolah

"Tidak mudah menjawab itu di tengah kondisi ketidak pastian. Tidak mungkin di masa seperti ini akan ada investasi masuk di Yogyakarta," jelasnya.

Menurut HB X, penyerapan belanja daerah menggunakan APBD provinsi maupun kabupaten kota dinilai menjadi kekuatan utama untuk menopang ekonomi.

"Di mana kita juga bisa berbuat sesuatu untuk membantu dengan stimulus maupun pengurangan pajak dan sebagainya," terangnya.