Breaking News:

PSTKM

Tanggapan Sekda DIY Terkait Rapat Evaluasi PSTKM dengan DPRD: Semua Hal Terganggu

Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjawab satu per satu pandangan para wakil rakyat saat melangsungkan rapat

TRIBUNJOGJA/ Miftahul Huda
Suasana rapat evaluasi kebijakan PTKM di DIY antara pemerintah dengan DPRD, Kamis (4/2/2021) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjawab satu per satu pandangan para wakil rakyat saat melangsungkan rapat evaluasi penerapan kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) di Gedung DPRD DIY, Kamis (4/2/2021).

Dalam dialognya, Aji sapaan akrabnya ini menjelaskan, terkait pemberlakuan jam operasional tempat usaha, menurutnya hal itu sudah menjadi ketentuan dari pemerintah pusat.

Namun demikian, dirinya memiliki alasan tersendiri terkait mengapa perlu pemberlakuan jam malam khususnya di tempat usaha baik itu kafe maupun warung makan, serta pusat perbelanjaan.

"Karena pada jam-jam itu warung-warung dan kafe menjadi tempat berkerumun dibandingkan saat jam siang," katanya, di hadapan para anggota dewan.

Ia menambahkan, apabila pembatasan jam operasional sesuai PSTKM pada pukul 20.00 masih dirasa mengganggu, pihaknya tidak keberatan apabila hal itu dijadikan bahan evaluasi dalam mengambil kebijakan selanjutnya.

Catatan Akhir Tahun 2020 LBH Yogyakarta, Kasus Kekerasan Seksual Marak Terjadi

Akan tetapi, dirinya menegaskan bahwa semua sektor jelas terganggu dengan setiap kebijakan yang dikeluarkan di masa pandemi COVID-19 saat ini.

"Semua hal terganggu, dan itu tugas kami koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan ini menjadi perhatian kami," imbuhnya.

Terkait pengambilan kebijakan sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah DIY dalam penanganan COVID-19 ini, secara prinsip pemerintah DIY bisa melakukan hal itu.

"Tetapi kami tidak bisa melarang pemerintah Kabupaten/Kota membuat keputusan. Meski SK Gubernur telah terbit," tegas Aji.

Menanggapi desakan dewan agar pemerintah DIY segera memanfaatkan gedung JEC dan hotel Mutiara, Aji menjelaskan pemerintah DIY musti berhitung dengan kesiapan tenaga kesehatan (nakes) yang bersiaga nantinya.

Halaman
123
Penulis: Miftahul Huda
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved