Breaking News:

Yogyakarta

Keterlibatan Militer Jadi Alasan ARDY Desak Pencabutan Pergub No 1 Tahun 2021, Begini Kata Pakar

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pergub No 1 Tahun 2021 dianggap telah mencederai demokrasi.

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) resmi melaporkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X ke Ombudsman, Rabu (27/1/2021).

Hal tersebut karena Gubernur DIY tidak segera mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

ARDY melaporkan Gubernur DIY ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi.

Satu di antara poin yang disorot adalah keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di pergub tersebut.

Baca juga: Persempit Ruang Demokrasi, ARDY Tuntut Gubernur DIY Batalkan Pergub No 1 Tahun 2021

Menurut ARDY, pelibatan militer dalam pergub mencederai demokrasi.

“Menyerahkan urusan sipil kepada militer jelas mengkhianati amanat reformasi yang sudah mencabut dwifungsi ABRI,” ungkap Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA), Gugun El Guyanie SH LLM kepada Tribunjogja.com, Kamis (28/1/2021).

Ia menjelaskan, sebenarnya tidak perlu ada keterlibatan militer di ranah kehidupan masyarakat sipil.

Sebab, masyarakat sipil memiliki keistimewaan, yakni adanya jaminan hak-hak berserikat, berkumpul dan berpendapat.

Sementara, masuknya militer seperti yang tertulis dalam pergub itu dikhawatirkan akan memberangus hak masyarakat menyampaikan aspirasi di ruang publik.

Halaman
12
Penulis: Ardhike Indah
Editor: Gaya Lufityanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved