Langkah Pemkot Yogya Hadapi Pandemi, Mulai Realokasi Anggaran hingga Aplikasi Pelaporan Warga

Tidak hanya kepada perorangan, beberapa destinasi, serta pelaku usaha yang kedapatan tidak patuh terhadap protokol kesehatan, diganjar tindakan tegas.

Mulai dari penghetian operasional, hingga sanksi penutupan.

"Dalam situasi pandemi ini, saya yakin tidak ada orang yang sengaja melanggar. Yang terjadi adalah orang yang kurang kesadaran, lalu tidak mentaati prosedur. Sehingga, harus diambil penanganan persuasif," katanya.

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19 Selama Liburan, Legislatif : Pemkot Yogya Harus Tegas Jalankan Prokes

Haryadi menjelaskan, upaya rekayasa di masa pandemi ini tidak berhenti pada objek wisata saja, tetapi juga pelayanan yang dilakukan Pemkot Yogyakarta.

Menurutnya, pertemuan antara pemberi layanan dengan pemohon, harus ditekan, dengan memanfaatkan skema digital.

Misalnya, di sektor pendidikan lewat sekolah daring, akses layanan kependudukan yang saat ini bisa diperoleh melalui aplikasi Whatsapp, perpustakaan, maupun perizinan online, hingga di sektor kesehatan yang penerapannya sampai di tingkat Puskesmas setiap kecamatan.

"Kita utamakan untuk layanan-layanan yang pada masa normal ada fase menunggunya ya, karena itu rentan terjadi sebaran virus corona," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia pun mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam penanggulangan COVID-19 melalui berbagai gerakan 'Nglarisi, Ngluwihi Mbagehi' yang meliputi canthelan sayur, dapur umum untuk warga terdampak, dapur gizi balita, relawan hijau dan relawan mengajar.

Menurutnya, hal tersebut merupakan perwujudan kearifan lokal di masa nan sulit ini.

Satu di antara contoh nyata adalah, saat warga membantu mencukupi kebutuhan pokok tetangga di wilayahnya, yang harus menjalani isolasi mandiri karena dinyatakan positif terpapar COVID-19.

Baca juga: Pemkot Yogya Tegaskan Kewajiban Rapid Test Antigen untuk Wisatawan adalah Demi Kebaikan Bersama

"Banyak warga kita yang harus menjalani isolasi di rumah, ketika itu memungkinkan. Kalau dirasa tidak, Pemkot juga sudah menyediakan Selter di Rusunawa Bener, Tegalrejo. Tanpa dipungut biaya, karena semua kebutuhan sudah ditanggung oleh pemerintah," ujarnya.

Di samping itu, ia menyebut, partisipasi dari para pemangku wilayah di tingkat paling bawah, yakni RT dan RW juga layak diacungi jempol.

Sebab, dengan banyaknya warga domisili seperti mahasiswa atau perantau, RT dan RW harus sigap memantau kehadiran mereka dari luar daerah.

"RT dan RW itu selalu memberikan atensi pada orang-orang dari luar Yogya, dengan mengarahkan aplikasi pelaporan warga yang sudah kami sediakan dan 'kuliah lagi' khusus untuk mendata mahasiswa," tersng Haryadi.

"Aplikasi-aplikasi yang kami sediakan itu, adalah untuk memudahkan, jika terjadi apa-apa, sehingga kita bisa cepat mengambil langkah," pungkasnya. ( Tribunjogja.com )