0,16 Persen Warga Kota Yogyakarta Enggan Mengubah Perilaku Selama Pandemi COVID-19

TRIBUNJOGJA.COM - Pandemi COVID-19 sudah melanda hampir di sepanjang tahun 2020 ini.

Namun, ironisnya, masih saja dijumpai masyarakat, di Kota Yogyakarta khususnya, yang enggan menerapkan protokol kesehatan.

Fenomena tersebut diketahui, setelah BNPB, bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerjunkan 200 duta perubahan perilaku untuk mengedukasi pentingnya protokol kesehatan.

Hasilnya, masih dijumpai warga yang menolak ubah laku di tengah pandemi ini.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, warga yang tak bersedia mengubah perilakunya itu memang presentasenya terbilang kecil.

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Bakal Gelar Pemeriksaan Acak, Wisatawan Luar Daerah Wajib Membawa Surat Sehat

Ya, hanya sekitar 0,16 persen, atau setara dengan 450 orang, dari 281.029 warga yang diedukasi para duta perubahan perilaku.

Namun, ia menggarisbawahi, dari 450 orang tersebut, tidak seluruhnya merupakan warga Kota Yogyakarta, karena ada beberapa yang sengaja ditemui di jalan, atau objek-objek wisata tertentu yang ramai pengunjung.

Satu di antaranya, kawasan sarat wisatawan, di Malioboro.

"Mereka yang menolak perubahan perilaku itu, ya karena merasa suduh cukup pakai masker saja, tidak perlu prokes yang lain. Artinya, dengan begitu saja, mereka percaya tak akan kena virus," ujarnya, usai menerima Tim Monitoring Internal dari Satgas Penanganan COVID-19 di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (17/12/2020) siang.

Ia merinci, selain 0,16 persen masyarakat yang tak bersedia mengubah perilaku, dijumpai pula 45,88 persen atau 128.934 orang berkomitmen menjalankan prokes secara disiplin sejak awal. 

Lalu, 53,96 persen atau 151.645 orang menyatakan dukungan terhadap penanganan corona

Heroe menjelaskan, duta perubahan perilaku itu, terdiri dari empat orang setiap kecamatan, ditambah 40 generasi muda dari Pusat Informasi Konseling Remaja.

Baca juga: Ringankan Tugas Jogoboro, Pemkot Yogyakarta Perkuat Fasilitas Protokol Kesehatan di Malioboro

Menurutnya, program ini merupakan inisiasi pemerintah pusat untuk memperkuat penerapan protokol kesehatan di daerah.

"Kemudian, kami menyiapkan tim untuk bergerak langsung ke masyarakat. Jadi, mereka bergerak di kelurahan-kelurahan ya, untuk membagikan flyer, sekaligus menegur dan mengingatkan mereka yang belum taat prokes," ujarnya.

Deputi Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rifai mengatakan, libur natal dan tahun baru pada akhir Desember mendatang jadi momentum bagi Pemkot Yogyakarta untuk menggiatkan sosialisasi prokes terhadap masyarakat.

"Menangani masalah kerumunan itu agak repot. Libur yang bagus adalah di rumah saja saat situasi pandemi. Ini bisa dibilang bahaya laten," pungkasnya. ( Tribunjogja.com )