Breaking News:

Pilkada 2020

Tak Perlu ke TPS, Begini Cara Pencoblosan Pilkada 2020 untuk Warga yang Positif COVID-19

Tidak hanya warga negara Indonesia yang sehat, KPU juga menjamin warga yang menderita COVID-19 bisa ikut memilih pemimpin daerah.

TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Ilustrasi:Tenaga sortir dan lipat dari KPU Kota Magelang melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di Gedung Panti Mandala, Kota Magelang, Senin (23/11/2020). 

Tribunjogja.com -Tahun ini Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 akan digelar di tengah pandemi Virus Corona yang menyebabkan COVID-19.

Akan ada 270 wilayah yang tersebar di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia yang akan menggelar pemungutan suara.

Meski telah rutin diselenggarakan, proses Pilkada tahun ini berbeda dari yang sebelumnya karena diadakan di tengah situasi pandemi COVID-19.

Petugas Linmas menyemprotkan cairan disinfektan ke area Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat simulasi pemungutan suara Pilkada serentak di Alun-Alun Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (3/12/2020).
Petugas Linmas menyemprotkan cairan disinfektan ke area Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat simulasi pemungutan suara Pilkada serentak di Alun-Alun Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (3/12/2020). (ANTARA FOTO/Irfan Anshori/)

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menjamin hak setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk memilih di Pilkada 2020.

Tidak hanya warga negara Indonesia yang sehat, KPU juga menjamin warga yang menderita COVID-19 bisa ikut memilih pemimpin daerah.

Ketentuan untuk pemilih dalam kondisi menderita COVID-19 tercantum dalam PKPU 6/2020.

Dalam PKPU tersebut, tepatnya Pasal 73 Ayat 1 PKPU 6/2020, disebutkan bahwa petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dapat mendatangi pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Baca juga: Begini Mekanisme Tata Cara Pencoblosan untuk Pilkada 2020 di Tengah Pandemi COVID-19

Tidak hanya pasien isolasi mandiri, tetapi pasien yang sedang dirawat di rumah sakit juga bisa menggunakan hak pilihnya dengan persetujuan saksi dan Panwaslu kelurahan/desa atau pengawas TPS.

Kemudian, pada Pasal 73 Ayat 2 disebutkan, petugas KPPS yang mendatangi pemilih berjumlah dua orang.

Mereka akan didampingi oleh panitia pengawas pemilu (Panwaslu), pengawas TPS, beserta saksi.

Halaman
12
Editor: Rina Eviana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved