Pilkada Kurang Seminggu Lagi, Pakar Epidemiologi : Mau Tak Mau Harus Terima Konsekuensinya

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Penambahan kasus harian positif covid-19 dalam dua pekan terakhir di DIY menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Bahkan, hari ini (Kamis, 3/12/2020) penambahan kasus positif covid-19 DIY terkonfirmasi sebanyak 189 orang.

Pakar Epidemiologi UGM, dr Riris Andono Ahmad menuturkan hal ini terjadi karena mobilitas masyarakat saat ini sudah sama padatnya seperti sebelum terjadi pandemi.

Berbeda dengan masa-masa awal pandemi yang mana banyak dilakukan pembatasan interaksi.

Baca juga: BREAKING NEWS : Catatkan Rekor Baru, Penambahan 189 Kasus Positif COVID-19 di DI Yogyakarta

"Ya karena coba lihat di jalanan kira-kira sama enggak dengan awal pandemi? Sekarang sama padatnya dengan sebelum pandemi terjadi. Ya itu. Juga kemudian pariwisata dibuka, intinya mobilitas kita kembali seperti sebelum pandemi," ujarnya saat dihubungi Tribunjogja.com (Kamis, 3/12/2020).

Ditanya terkait momen Pilkada yang akan berlangsung kurang dari seminggu, Doni -sapaan dr Riris Andono Ahmad- secara tidak langsung mengakui hal itu akan turut menambah risiko kasus COVID-19. 

Menurutnya, mau tidak mau konsekuensi dari hal itu harus ditanggung sebab Pilkada sudah tidak mungkin ditunda.

Terdapat dua kemungkinan tindakan yang dilakukan, yakni mengendalikan lonjakan kasus COVID-19 atau hanya menerima dan situasi semakin memburuk. 

"Pilkada tidak bisa ditunda. Mau tidak mau ya kita harus menerima konsekuensinya. Karena sebenarnya semua orang sudah tahu bahwa setiap liburan akan meningkatkan kasus," tuturnya. 

"Tinggal apakah kita mau menerima konsekuensi itu tapi situasi semakin memburuk, atau kita mau mengendalikan konsekuensinya," sambung Doni. 

Baca juga: Pakar Epidemiologi Rekomendasikan WFH dan Pembatasan Mobilitas Selama 3-4 Minggu

Ia menambahkan, dalam situasi COVID-19 yang terus mengalami peningkatan signifikan, imbauan berupa protokol kesehatan saja tidak cukup.

Namun, diperlukan langkah pembatasan interaksi masyarakat dengan pembatasan mobilitas secara luas. 

"Diperlukan waktu 3-4 minggu pembatasan sosial secara luas untuk bisa mereduksi angka kasus COVID-19," ucapnya. 

Adapun terkait tenaga kesehatan dan tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 di DIY yang hampir penuh, Doni mengungkapkan itu pun menjadi masalah sebab untuk menambah kapasitas keduanya tidak bisa dilakukan dengan segera. 

"Masalahnya kita tidak bisa menambah dengan segera wong tenaga kesehatan adanya cuma segitu. Kita tidak bisa menambahkan dalam waktu cepat," tambahnya. (Tribunjogja.com)