Pakar Epidemiologi Rekomendasikan WFH dan Pembatasan Mobilitas Selama 3-4 Minggu

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Penambahan kasus harian positif covid-19 dalam dua pekan terakhir di DIY menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Bahkan, hari ini (Kamis, 3/12/2020) penambahan kasus positif covid-19 DIY terkonfirmasi sebanyak 189 orang. 

Pakar Epidemiologi UGM, dr Riris Andono Ahmad menuturkan hal ini terjadi karena mobilitas masyarakat saat ini sudah sama padatnya seperti sebelum terjadi pandemi.

Berbeda dengan masa-masa awal pandemi yang mana banyak dilakukan pembatasan interaksi. 

Baca juga: BREAKING NEWS : Catatkan Rekor Baru, Penambahan 189 Kasus Positif COVID-19 di DI Yogyakarta

"Ya karena coba lihat di jalanan kira-kira sama enggak dengan awal pandemi? Sekarang sama padatnya dengan sebelum pandemi terjadi. Ya itu. Juga kemudian pariwisata dibuka, intinya mobilitas kita kembali seperti sebelum pandemi," ujarnya saat dihubungi Tribunjogja.com (Kamis, 3/12/2020).

Doni -sapaan dr Riris Andono Ahmad- melanjutkan, imbauan berupa penerapan protokol kesehatan saja ternyata tidak cukup di masyarakat.

Terbukti saat ini kasus COVID-19 terus meningkat. 

"Orang kan selalu bilang kita sudah menerapkan protokol kesehatan, ternyata protokol kesehatan saja tidak cukup, ketika mobilitas masih tinggi. Jadi kalau mau mengendalikan harus mobilitasnya diturunkan," bebernya.

"Kalau awal-awal pandemi kan kita bisa membuat orang di rumah, harusnya (sekarang juga) bisa dilakukan. Tapi apakah ada aturan seperti itu dari pemerintah sekarang? Kan tidak. Imbauannya sekarang ini hanya patuh protokol kesehatan," sambung pengajar di FK-KMK UGM ini. 

Baca juga: 3 PTPS Positif COVID-19, Bawaslu Gunungkidul Lakukan Penggantian

Menurut Doni, diperlukan waktu 3-4 minggu pembatasan sosial secara luas untuk bisa mereduksi angka kasus COVID-19. 

"Sebenarnya perlu dihentikan antara 3 sampai 4 minggu untuk bisa mereduksi. Tapi semacam physical distancing yang luas. Itu yang perlu dilakukan. Tapi kan nyatanya tidak, pemerintah fokusnya hanya protokol protokol protokol (kesehatan), tapi kerumunannya tidak dihilangkan," ucapnya. 

Lebih lanjut, jelas Doni, mau tidak mau harus ada upaya menurunkan interaksi masyarakat dengan menurunkan mobilitas.

"Kantor WFH (bekerja dari rumah), mal dikurangi lagi, cafe juga sebaiknya dikurangi, tempat wisata juga dihentikan dulu. Ya memang pada akhirnya kebijakannya harus buka tutup," imbuhnya. (Tribunjogja.com)