Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Di dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 pasal 43i terdapat aturan tentang pelibatan TNI dalam menangani terorisme.

Saat ini sedang dibahas rancangan peraturan presiden (raperpres) terkait hal tersebut.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai dalam webinar bertema “Raperpres Pelibatan TNI Dalam Kontraterorisme” yang diselenggarakan UPN “Veteran” Yogyakarta (UPNVY) dan Marapi Consulting & Advisory mengatakan untuk menangani terorisme dibutuhkan whole government approach atau keterlibatan semua institusi.

Baca juga: UPNVY Dorong Praktik Bisnis Berbasis Penghormatan HAM

Sebab, menurutnya, penyebab aksi terorisme berakar dari berbagai aspek kehidupan.

“Banyak faktor tapi yang paling besar ialah masukan ideologi radikal,” ujarnya.

Ia menuturkan, tugas TNI dalam penanganan terorisme adalah sebagai operasi militer selain perang (OMSP).

Pelaksanaannya berdasarkan keputusan politik.

“Peranan TNI adalah striking force untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum,” imbuhnya.

Ansyaad memaparkan, pilihan cara bertindak dalam penanganan terorisme harus didasarkan pada pemahaman terhadap kelompok terorisme.