Dukung Program Kartu Tani, Akademisi UGM : Kesiapan Petani Harus Diperhatikan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kebijakan pemerintah merealisasikan Kartu Tani dan pendistribusian pupuk bersubsidi dinilai sudah tepat.

Sebab, kebijakan itu akan membuat alur distribusi menjadi lebih tepat sasaran dan meminimalisir kebocoran.

Hal tersebut, disampaikan pengamat pertanian, sekaligus Dekan Fakultas Pertanian UGM, Jamhari. 

Walau begitu, ia memiliki beberapa catatan agar program Kartu Tani ini, nantinya dapat terelisasi dengan baik di lapangan.

Pertama, harus ada edukasi dan sosialisasi terhadap petani, supaya mereka memahami penggunaan Kartu Tani.

Baca juga: Muncul Klaster Pendidikan, Dinkes Sleman Minta Sekolah Taat Protokol Kesehatan

Baca juga: Eks Legiun Asing PSIM Yogyakarta Kembangkan Akademi Sepak Bola Bersama Sang Kakak

Baca juga: Ketua DPRD Bantul Ingin Pandemi Ditekan, Ekonomi Rakyat Jalan

Bukan tanpa alasan, kenyataannya saat ini masih banyak petani yang belum siap, serta mengalami kebingungan.

"Kesiapan para petani untuk menggunakan kartu ini harus diperhatikan, karena program baru. Jadi, sosialisasi harus ditekankan kepada para petani," ungkap Jamhari.

Kemudian, lanjutnya, pemerintah pun wajib memperhatikan terkait basis pendistribusian. Menurutnya, pupuk subsidi itu akan lebih efektif dan ekonomis, jika distribusinya berbasis kelompok, bukan kepada masing-masing individu.

"Ya, kalau harapannya adalah untuk penguatan kelembagaan petani, seharusnya dikelola kelompok ya, bukan individu. Ini juga jauh lebih ekonomis dari segi biaya," ujarnya.

Baca juga: Jaksa Ajukan Banding atas Vonis Jerinx, Ini Alasannya

Baca juga: Resep Jurus Sehat Rasulullah dari dr Zaidul Akbar: Camilan Buah Sehat untuk Lambung

Melihat beberapa tantangan itu, Jamhari pun berharap agar program Kartu Tani bisa terus disempurnakan.

Menurutnya, ketika program sudah berjalan, pengawasan ketat tetap dibutuhkan untuk mengawasi potensi kebocoran.

"Kebocoran nanti bisa dihindari dengan pengawasan. Lalu, untuk mengatasi harga di atas HET, bisa dilakukan dengan cara pengelolaannya di level kelompok," ucapnya.

Sekadar informasi, Kartu Tani berisi data identitas petani, luasan lahan atau garapan, dan proyeksi penggunaan pupuk bersubsidi untuk satu musim.

Dengan cara ini, petani mendapat jatah pupuk subsidi berdasar by name by address sehingga potensi penyelewengan bisa dihindari. (aka)