Breaking News:

Kolom Bawaslu DIY

Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta

Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah.

Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta
Istimewa
Anggota Bawaslu DIY, Sutrisnowati SH MH MPsi

Oleh: Anggota Bawaslu DIY, Sutrisnowati, SH., MH., M.Psi

TRIBUNJOGJA.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah.

Hal ini sebagai perwujudan pelaksanaan upaya administrasi keberatan (pengajuan sengketa) terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam bentuk surat keputusan atau berita acara, kewenangan yang menjadi kekhususan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu/ pemilihan di Indonesia.

Sengketa dalam pilkada seringkali terjadi karena gesekan-gesekan kepentingan di tingkat bawah, lantaran adanya benturan hak antarpeserta pemilihan.

Unsur terjadinya sengketa antara lain adanya dua pihak atau lebih, memiliki perbedaan tujuan/kepentingan yang dapat menimbulkan akibat hukum, saling berusaha memperjuangkan tujuan/kepentingannya.

Penyelesaiannya membutuhkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak.

Syarat terjadinya sengketa antarpeserta adalah; adanya para pihak yang bersengketa (subjectum litis), adanya objek yang disengketakan (objectum litis), adanya lembaga penyelesaian sengketa (dominus litis).

Mengacu pada Pasal 142 UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sengketa pemilihan terdiri atas sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Adapun kewenangan untuk penyelesaian sengketa proses pemilihan gubernur diselesaikan oleh Bawaslu provinsi dan sengketa proses pemilihan bupati/walikota, diselesaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sengketa antarpeserta dapat diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu kabupaten/kota.

Halaman
12
Editor: ribut raharjo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved