Breaking News:

Kolom Bawaslu DIY

Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta

Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah.

Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta
Istimewa
Anggota Bawaslu DIY, Sutrisnowati SH MH MPsi

Kewenangan Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten/kota dan/atau Panwascam dalam menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilihan dilaksanakan melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan. Serta, mempertemukan pihak yang bersengketa dalam musyawarah untuk mencapai mufakat, untuk kemudian memutus apabila tidak tercapai kesepakatan.

Subjek hukum pada sengketa antarpeserta pemilihan adalah pasangan calon atau tim kampanye sebagai pemohon dan pasangan calon atau tim kampanye peserta pemilihan lain sebagai termohon. Penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan kepala daerah sebagai suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil dan materiil atas keberatan terhadap surat keputusan dan/atau Berita Acara KPU merupakan kontruksi upaya administratif terhadap keputusan tata usaha negara, dalam hal ini adalah keputusan KPU.

Sengketa antarpeserta pemilihan merupakan residu dari berbagai permasalahan yang timbul di lapangan. Itupun terkadang hanya berupa persoalan sederhana, misalnya tata cara mekanisme pemasangan alat peraga kampanye (APK), benturan waktu, tempat ataupun proses kampanye, dan lain-lain.

Sengketa antarperserta ini membutuhkan penyelesaian yang cepat di tempat kejadian, lewat musyawarah dengan cepat di tempat peristiwa dan dilakukan terhadap perihal atau peristiwa yang bersifat mendesak dan berlangsung pada tahapan yang singkat serta diselesaikan di tempat kejadian.

Jika penyelesaian tidak bisa dilakukan di tempat kejadian pada hari yang sama, Pengawas Pemilihan dapat menyelesaikan dan memutus pada hari berikutnya paling lama tiga hari, terhitung sejak permohonan diajukan.

Pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 ini, diharapkan semua stakeholder bisa memahami pentingnya penyelesaian sengketa antarpeserta.

Apabila pada lanjutan tahapan Pilkada 2020 terjadi benturan hak di lapangan, masing-masing pihak bisa saling menahan diri dan menggunakan mekanisme yang ada dan diatur oleh regulasi untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga kualitas dan integritas Pilkada 2020 tidak terciderai. (*)

Editor: ribut raharjo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved