Pemkot Yogya Dorong OPD Perbanyak Inovasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

YOGYA, TRIBUN - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Yogyakarta dituntut melahirkan lebih banyak inovasi untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut, seiring dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Yogyakarta (Perwal) Nomor 77 Tahun 2020.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menegaskan untuk menyelesaikan beragam persoalan di kota pelajar saat ini, dibutuhkan deretan terobosan, yang tidak bersebrangan dengan aturan.

Utamanya, mengenai problem kemiskinan yang hingga kini belum selesai sepenuhnya.

"Permasalahan kota sekarang ini menyangkut ketimpangan ekonomi dan masalah kemiskinan. Gini ratio kita masih cukup tinggi dan angka kemiskinan ada potensi bertambah seiring pandemi Covid-19," ujarnya, Kamis (8/10/2020).

• Sebanyak 100 Mahasiswa Akan Dapat Beasiswa Rp 2 Juta untuk Satu Tahun dari Pemkot Yogyakarta

• Wali Kota Yogyakarta Ajak Warga Kreatif Selama Pandemi Virus Corona

Tingginya angka gini ratio yang kini mencapai 0,423 menjadi warning karena masih terdapat sekat lebar antara si kaya dan si miskin di Kota Yogyakarta.

Alhasil, inovasi yang melibatkan lintas OPD pun sangat dibutuhkan, karena hal tersebut juga sangat berkaitan dengan angka kemisikinan.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono mengatakan, pihaknya berharap inovasi-inovasi yang muncul dari OPD tidak hanya bersifat sektoral semata.

Namun, alangkah baiknya dapat menyelesaikan masalah besar.

"Misalnya untuk pertumbuhan ekonomi. Kota Yogyakarta saat ini kan kondisinya minus dua persen. Nah, bagaimana inovasi itu kedepannya bisa menumbuhkan angkanya, agar sesuai dengan janji kita di RPJMD," terangnya.

"Memang, seluruh OPD kita dorong untuk berinovasi. Tapi, inovasi yang bisa selesaikan permasalahan-permasalahan di daerah, tidak asal inovasi ya. Untuk itu, OPD harus tahu, apa saja permasalahan di Kota Yogyakarta, bukan sekadar permasalahan di OPD saja," tambah Agus.

Ia mengakui, polemik tersebut hanya bisa diselesaikan jika ada sinergi yang bagus antar OPD.

• Pemkot Yogya Anggarkan Rp 2,5 Miliar untuk Program Bosda Khusus, Ini Peruntukannya

• Wali Kota Yogyakarta Berpesan Agar Bangunan Selasar Malioboro Selaras dengan Arsitektur Stasiun Tugu

Termasuk juga soal angka kemiskinan yang sekarang masih berada di angka 13 persen dan harus segera diatasi.

Menurutnya, OPD harus bergerak dan melahirkan inovasi yang saling berkaitan.

"Makanya, perlu didorong agar OPD-OPD di proses bisnis itu bisa mengeroyok permasalahan ini, agar kemiskinan kita bisa di angka yang optimis," cetus Kepala Bappeda.

Agus pun menyebut, rencana pengembangan ekonomi kreatif di sisi selatan Kota Yogyakarta jadi salah satu contoh langkah percepatan tersebut.

Menurutnya, pengembangan itu diyakini mampu memberi dampak positif bagi pertumbuhan industri kecil, sekaligus memangkas angka kemiskinan.

"Jadi, Kota Yogyakarta sekarang ini kan baru menggalakan ekonomi kreatif ya, contohnya co-working space untuk para pelaku ekonomi kreatif di Pasar Prawirotaman dan di titik lain yang sedang disiapkan," ujarnya. (aka)

Catatan Redaksi: Bersama kita lawan virus corona. Tribunjogja.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu 3M:
- Wajib memakai masker
- Wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan
- Wajib mencuci tangan dengan sabun