Kewalahan Hadapi Lonjakan Pengunjung Malioboro, Pemkot Yogya Siap Tambah Jumlah Petugas

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengaku kewalahan mengantisipasi ledakan pengunjung yang terjadi di kawasan Malioboro sepanjang akhir pekan silam.

Upaya penambahan petugas pun bakal dilakukan supaya wisatawan yang datang bisa terkontrol.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menuturkan, dengan angka pengunjung yang makin melimpah di tengah pandemi Covid-19, Malioboro kini berpotensi terjadi banyak pelanggaran protokol kesehatan.

Khususnya, terkait jaga jarak aman, maupun pemakaian masker.

"Makanya, ini sudah kita evaluasi, karena Malioboro akhir-akhir ini jumlah pengunjungnya semakin banyak," kata Heroe, saat dikonfirmasi Rabu (12/8/2020) siang.

• Pengunjung Malioboro Membludak, Alat Thermo Gun Sampai Rusak

Benar saja, sepanjang akhir pekan lalu, jumlah pengunjung Malioboro mencapai 400, sampai 600 orang setiap harinya.

Bahkan, berdasar daftar scan barcode yang diterima oleh petugas, turis yang datang berasal dari beragam daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jakarta.

Oleh sebab itu, Wawali pun meminta pada jajarannya untuk menambah kekuatan petugas di Malioboro, terutama saat memasuki masa weekend.

Pasalnya, selama ini, Jogoboro yang mengemban tugas krusial sudah cukup kewalahan menghadapi lonjakan angka pengunjung itu.

"Karena tenaganya banyak yang terserap untuk checking QR-Code, maupun thermogun. Sehingga, saya minta supaya ada back up dari Satpol PP, atau mungkin TNI dan Polri juga bisa dilibatkan di kawasan Malioboro," ujarnya.

• Alat Thermo Gun Rusak, UPT Malioboro Upayakan Pakai Bilik Pendeteksi Suhu

"Kita tentu butuh tambagan tenaga untuk mengingatkan pengunjung yang tidak pakai masker, atau mengabaikan jaga jarak aman. Ketika Malioboro semakin banyak yang datang, maka tugas kita adalah menjaganya, supaya protokol itu tetap diterapkan," tambah Heroe.

Walau begitu, ia menyatakan, meski angka pengunjung di kawasan Malioboro mengalami lonjakan cukup signifikan pihaknya belum menerima laporan mengenai wisatawan, maupun para pelaku usaha yang sampai dikenai sanksi lantaran tidak mentaati protokol kesehatan.

"Kita sampai saat ini belum merasa perlu menindak tegas, baik sanksi sosial, denda, maupun penutupan usaha. Jadi, selama bisa dikendalikan dengan cara persuasif, saya merasa itu tidak jadi problem," terangnya.

"Kalau memang tidak mampu diingatkan, baru kita tindak tegas. Akan tetapi, sampai sekarang, kami tidak mendapat laporan, tidak ada tempat usaha, maupun masyarakat yang diberi sanksi oleh petugas kami," tambah Heroe. (TRIBUNJOGJA.COM)