Yogyakarta
Dinsos DIY Inginkan Masing-masing Kabupaten dan Kota Miliki Camp Assesment bagi PMKS
Selain memperkecil penyebaran PMKS, assesment di tiap Kabupaten/Kota bertujuan agar lebih mudah dalam mengontrol pergerakan PMKS.
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Meski telah berkali-kali dilakukan penindakan, kenyataannya masih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Mereka rela berdiam diri seharian penuh menunggu masyarakat yang berbelas kasih.
Langkah memperkecil kesenjangan sosial tersebut sebetulnya sudah dilakukan.
Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY selalu rutin menganggarkan Rp2 miliar untuk penanganan para PMKS tersebut.
• Pemda DIY Memulangkan 10 Warga PMKS Asal Purworejo
Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) DIY Suyarno bahkan geleng-geleng kepala saat mengetahui ada yang jauh-jauh datang dari luar wilayah DIY.
Para warga PMKS tersebut menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai mata pencaharian.
"Paling banyak itu saat jelang lebaran. Mereka mengumpulkan hasil meminta-minta untuk dijual kembali. Pernah kami temui, mereka membawa gerobak untuk menaruh barang-barang itu," katanya kepada Tribunjogja.com, Senin (27/7/2020).
Ia melanjutkan, rata-rata para PMKS tersebut datang dari luar daerah.
Satu contoh dalam waktu dekat, pihaknya akan mengembalikan PMKS asal Kabupaten Batang.
"Bulan depan ini kami pulangkan. Ada dua PMKS. Dia boleh kami katakan sebagai ODGJ ya, setelah lama direhab dan dapat diajak komunikasi, ya akhirnya kami pulangkan," tuturnya.
Hampir setiap tahunnya, Dinsos DIY selalu menganggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2 miliar untuk penanganan.
• Update Penambahan Virus Corona di Indonesia 27 Juli 2020, Kasus Positif Covid-19 Tembus 100.303
Anggaran sebanyak itu kemudian diserap ke berbagai bidang.
Di antaranya rehabilitasi, pengobatan, kebutuhan makan, hingga pengembangan keterampilan para PMKS.
"Ya sekitar Rp2 miliar kami anggarkan untuk penanganan PMKS ini. Tapi untuk tahun ini tidak ada anggaran itu di kami. Sudah dipangkas untuk Covid-19," ujarnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/berita-yogyakarta_20180911_145553.jpg)