Bantul
Anggaran Rp 1,6 Miliar Diusulkan untuk Lengkapi Protokol Kesehatan Obyek Wisata di Bantul
Helmi mengaku belum bisa menentukan, apakah semua usulan tersebut akan diakomodir atau hanya akan menentukan skala prioritas.
Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Ari Nugroho
Antara lain, sepanjang pantai selatan Bantul, Goa Selarong dan Goa Cermai.
Menurut dia, objek wisata tersebut diusulkan agar dapat difasilitasi wastafel yang memenuhi artistik.
Kemudian, Alat Pelindung Diri bagi petugas wisata, seperti face shield, masker, sarung tangan dan sepatu boot.
• Ini Syarat Tempat Wisata yang Diprioritaskan Boleh Dibuka saat Fase New Normal
Anggaran juga akan digunakan untuk memberikan stimulus pembangunan fasilitas protokol kesehatan di 27 Desa Wisata.
"Di desa wisata kita usulkan, kita bantu masing-masing Rp10 juta untuk pengadaan tempat cuci tangan," ujar Kwintarto.
Ia berharap akhir bulan Juni mendatang semua sarana dan prasarana tersebut dapat segera direalisasikan.
Sehingga awal Juli semua sarana sudah tersedia.
Sementara itu, Sekda Bantul Helmi Jamharis mengatakan Dinas Pariwisata memang sudah mengusulkan pengadaan sarana prasarana di objek wisata melalui Bupati dan diteruskan kepada dirinya selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurut dia, secara prinsip TAPD siap direalisasikan tetapi pihaknya saat ini mengaku baru akan melakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana protokol kesehatan di objek wisata.
Misalnya, berapa kebutuhan untuk termo gun, berapa untuk wastafel, dan berapa untuk alat pelindung diri.
"Kami harus mengetahui secara detail dan mendengarkan langsung dari Kepala Dinas. Sehingga dalam menentukan anggaran bisa sesuai kebutuhan," ujar dia.
• Petani di Bantul Ini Raup Untung Melimpah dari Hasil Panen Edamame
Anggaran yang diusulkan oleh Dinas Pariwisata sebesar Rp 1,6 miliar.
Helmi mengaku belum bisa menentukan, apakah semua usulan tersebut akan diakomodir atau hanya akan menentukan skala prioritas.
Semua akan dibicarakan.
Karena bagaimanapun, kata dia, pihaknya tetap akan melihat kemampuan keuangan daerah agar tidak menggangu kegiatan yang lain.