Sri Sultan HB X Mulai Pikirkan Opsi PSBB untuk DIY, Ini Pertimbangannya

Dr. Hadna, menyebutkan, kesadaran masyarakat di Yogyakarta dengan kearifan lokalnya, adalah alasan mengapa PSBB , jika diterapkan di Yogyakarta akan relatif berbeda dengan wilayah lain.

• Pemda DIY Belum Ajukan PSBB, Ini Alasannya

• Pemda DIY Canangkan Gerakan Memakai Masker, Ada Sanksi Sosial yang Diterapkan

“Pikir saya, adalah model local wisdom yang selama ini dikembangkan di setiap wilayah dengan caranya masing-masing harus ditingkatkan dan dijaga. Yogyakarta, saya pikir memnuhi syarat itu,” imbuh Dr. Hadna.

Menyoal efektifitas penyekatan pemudik, Dr. Hadna, menambahkan, belum bisa diukur seberapa efektif penyekatan tersebut.

“Efektif dan tidaknya, masih perlu didalami. Tetapi, kalau kita melihat data yang ada saja, betapa susahnya menghalangi pemudik. Yang penting untuk dilakukan adalah kebijakan yang intesif untuk mengatur mudik, harus tetap dijalankan.” tambah Dr. Hadna, yang merupakan tim ahli dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, ini.

Belajar dari kasus Korea Selatan dan Wuhan, misalnya kasus baru muncul, justru setelah lockdown dilonggarkan.

“Belajar dari kasus itu, kalau beberapa analisis memperkirakan Jogja mencapai puncak, di bulan Juni pasca lebaran. Namun semestinya puncak-puncak itu diharapkan tidak terjadi. Dengan kata lain, Jogja harusnya terus landai, di bawah. Karena, masyarakatnya, relatif lebih melek pengetahuan,” terang Hadna.

Lebih lanjut, terkait masih adanya penambahan kasus positif, Hadna, menegaskan hal tersebut tidak bisa dihindarkan.

Namun dapat ditangani dengan kebijakan yang tegas dari pemerintah daerah.

“Bahwa selama landai ini terjadi naik turun (dance), itu tidak bisa dihindarkan. Prinsipnya jika ingin efektif, pemerintahh harus tegas, dan masyarakat disipllin mematuhi aturan serta protokol kesehatan,” pungkas Dr. Hadna.

(tribunjogja.com)