Sri Sultan HB X Mulai Pikirkan Opsi PSBB untuk DIY, Ini Pertimbangannya

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, mulai memikirkan opsi penerapan PSBB terkait adanya lonjakan tiga klaster besar virus corona di DIY

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Hingga Jumat (15/5/2020), data dari gugus tugas penanganan covid-19 DIY menyebutkan kasus terkonfirmasi positif virus corona di DIY sebanyak 188 pasien.

Dari jumlah tersebut, terdapat tiga klaster besar penularan virus corona di wilayah DIY.

Keempatnya adalah klaster laster Jemaah Tabligh, klaster GPIB, dan yang terbaru klaster Indogrosir. 

Jumlah kasus positif corona dari keempat klaster itupun masih bertambah setiap harinya. 

• UPDATE Virus Corona di DIY 15 Mei 2020, Berikut Rincian Penambahan Kasus Positif Covid-19 Hari Ini

• Pemkot Yogyakarta Bakal Gelar Rapid Test Secara Acak di Pasar Tradisional, Restoran hingga Kafe

Menyikapi hal tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang sulit menerapkan hidup disiplin di tengah pandemi.

Bila ke depan kebiasaan tersebut terus berlanjut dan semakin parah dan berdampak signifikan dengan lonjakan kasus positif, maka Sultan mengatakan bukan tidak mungkin pilihan PSBB akan ditempuh Pemda DIY.

"Kita masih campaign. Kami berharap masyarakat mau mendisiplinkan diri, yang sebetulnya kita PSBB atau tidak, kalau mereka patuh disiplin di rumah selesai masalahnya. Tapi kesulitan kita itu untuk menahan diri tidak keluar rumah kalau tidak penting. Itu sepertinya ngrekoso. Kita bisanya mencoba berdialog dengan warga untuk mematuhi protokol kesehatan itu," ujar Sultan saat Jumpa Pers di Gedong Wilis, Jumat (15/5/2020).

Sultan menambahkan, sembari melihat perkembangan dari kluster yang ada di DIY, bila setelah ditemukan hasil reaktif perkembangan mengarah ke kasus positif, maka Sultan mengatakan PSBB bisa menjadi opsi yang dipilihnya.

"Tapi kalau memang nanti kita anggap dengan klaster-klaster itu positifnya dominan, kita punya pertimbangan mungkin kita terapkan PSBB biar kita menertibkan yang tidak disiplin. Sebelum itu kita lakukan kita mohon kesadaran masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya mendorong desa-desa untuk mendata pemudik dengan harapan dari awal masyarakat bisa menempatkan diri sebagai pelaksana dan bertanggung jawab minimal atas dirinya sendiri dan bukan semata-mata menjadi korban kebijakan pemerintah.

"Tidak sekadar objek Pemda tapi subjek dalam proses untuk mendisiplinkan diri bisa berpartisipasi seperti yang terjadi pada 2006 dan 2010. Kita terimakasih masyarakat saling membantu, itu karakter kita. Tapi jangan hanya saling membantu tapi punya kesadaran mendisiplinkan diri tidak keluar kalau tidak penting," pungkasnya.

Sesuai karakter DIY

Ahli Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada, Dr Agus Heruanto Hadna, menyarankan agar Pemerintah Daerah DIY perlu untuk mulai mempertimbangkan PSBB, yang sesuai dengan karakter DIY.

“Karakternya adalah, bahwa desa, RW,dan RT lebih solid, partisipasi dan kepedulian masyarakat lebih tinggi, pengetahuan masyarakat yang lebih baik. Artinya, jika PSBB diterapkan, maka basisnya adalah komunitas,” terang Dr. Hadna, Kamis (14/5/2020).