Satpol PP hingga Polda DIY Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Masih Ngeyel dan Berkerumun

Sore tadi, tim penegak hukum telah merapatkan terkait payung hukum tersebut.

Noviar mengatakan, untuk saat ini sudah bukan lagi mengacu pada surat edaran Gubernur.

Karena Polri sudah mengeluarkan Maklumat nomor 2 tahun 2020.

"Jadi kami sudah bisa berlakukan penindakan fisik. Namun tidak sampai ke penindakan hukum," ujarnya.

Noviar pun menegaskan, sanksi indisipliner berupa efek kejut akan diberlakukan kepada masyarakat yang tak mematuhi protokol kesehatan.

"Hanya untuk menimbulkan efek jera. Misalnya akan kami suruh push up, atau hukuman indisipliner lainnya," katanya saat dihubungi Tribunjogja.com

Lebih lanjut dirinya mengatakan, bila sebelumnya para anggota Pol-PP saat razia tidak menyertakan tongkat pemukul, kali ini SatPol-PP mulai bertindak tegas.

Noviar menambahkan, upaya tersebut bukan sekadar untuk menakut-nakuti.

Melainkansebagai upaya penjagaan bila memang ditemukan masyarakat yang tidak patuh.

"Dari Polda DIY juga nantinya bersenjata lengkap. Karena sejauh ini imbauan dan teguran banyak yang tak menghiraukan. Tapi tentu sebelumnya kami lakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu," sambungnya.

Tak Pandang Bulu

Untuk memaksimalkan percepatan penanganan Covid-19 di DIY, Pol-PP sebagai penegak perda benar-benar tak pandang bulu.

Sejak tiga hari lalu, pihaknya telah mengantongi 25 tempat usaha yang dianggap bandel dengan tidak berlakukan physical distancing.

Tempat usaha tersebut mulai dari Rumah Makan, Kedai atau Kafe hingga mini market.

"Mereka kami suruh untuk membuat surat perjanjian. Dan sejak itu kami pantau setiap harinya," imbuhnya.

• Terjadi Lonjakan Kasus Positif di DIY, Sultan Belum Ada Niatan Ajukan PSBB

• Sultan Menyapa Jilid 3, Pesan Sultan untuk Generasi Pasca Pandemi Covid-19