PP Muhammadiyah Sebut Tidak Mudik Adalah Jihad Kemanusiaan

Sebaiknya, persetujuan dari daerah tujuan mudik juga menjadi dasar izin untuk mudik.

Kalau pemudik tidak diterima komunitas tujuan mudik jelas akan menimbulkan masalah sosial baru.

“Potensi konflik juga akan terjadi saat arus balik. Contohnya, di satu di antara RT di Yogyakarta, Ketua RT membuat perjanjian bagi warga diizinkan untuk mudik dengan catatan tidak boleh kembali lagi ke RT-nya sebelum wabah selesai,” imbuh Arif.

Arif juga menyampaikan pernyataan bahwa pemudik berstatus ODP dan ‘dapat’ dikarantina 14 hari itu bias.

• Pemudik Masuk Yogyakarta Wajib Penuhi Syarat Administrasi Ini, Jika Tidak Diminta Balik

“Seharusnya kata ‘dapat’ diganti diganti ‘wajib’ dan pemerintah juga harus menerbitkan petunjuk teknis karantina warga pemudik itu beserta insentif fasilitas karantina. Sampai kampung dikarantina 14 hari di sebuah tempat karantina misalnya di tempat yang telah disediakan pemerintah,” ungkapnya.

Dia menambahkan, itu pun dengan catatan pulang 15 hari sebelum hari raya.

Kalau mepet, pemudik akan melaksanakan Idulfitri di karantina.

Di kesempatan lain, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir menyampaikan jangan sampai ormas dan tokoh agama diminta meyakinkan warga untuk tidak mudik, sementara pemerintah sendiri membolehkan dan tidak melarang warga untuk mudik.

“Kalau memang pemerintah mengizinkan warga mudik, biarlah tokoh agama berhenti mengimbau warga, sehingga segala urusan Covid-19 menjadi sepenuhnya urusan pemerintah,” katanya. (TRIBUNJOGJA.COM)