DPW PAN DIY Desak Pemerintah Daerah Kaji Ulang APBD Untuk Tangani Corona

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) DIY telah menginstruksikan kepada seluruh kader yang menduduki jabatan di pemerintah daerah untuk melakukan langkah konkret menghadapi wabah virus Corona.

Partai berlambang matahari putih itu menilai, masyarakat saat ini tengah menghadapi situasi yang susah akibat pandemi yang kian meluas.

Sehingga, seluruh jajaran partai diminta untuk memberikan sumbangsih yang nyata sesuai dengan kapasitas masing-masing.

DPW PAN DIY mengklaim telah melakukan sejumlah hal kepada masyarakat untuk membantu penanganan virus Corona yang kian meluas.

Semisal melakukan penyemprotan disinfektan di rumah warga, pemberian bantuan sembako, masker dan lain sebagainya.

• Anggota Fraksi PDIP di DPRD DIY Rela Tak Terima Gaji di tengah Pandemi Covid-19

Saat ini, disebut partai juga tengah mempersiapkan pembuatan bilik penguapan yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

"Tapi langkah-langkah bantuan ke masyarakat itu sifatnya hanya pelengkap. Yang dibutuhkan rakyat sekarang ini adalah hadirnya para penyelenggara negara untuk membantu hidup mereka," kata Ketua DPW PAN DIY, Nazaruddin, Jumat (3/4/2020).

Dia menegaskan, mestinya penyelenggara negara yakni eksekutif dan juga legislatif bisa mengambil langkah yang strategis dan signifikan untuk memutus mata rantai penyebaran.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar pemerintah daerah mengalihkan APBD secara signifikan untuk membantu penanganan pandemi.

"Saya sudah instruksikan anggota F-PAN seluruh DIY untuk mendesain ulang APBD, terutama belanja langsung, perjalanan dinas, dan uang rapat," katanya.

• DPW PAN DIY Dukung Penuh Wacana Pembentukan PAN Reformasi

Dia menilai, anggaran-anggaran tersebut cukup banyak yang bisa dikaji ulang dan tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

"Bila perlu anggaran itu dipotong sampai 50% untuk pembelian APD bagi petugas medis dan bantuan makanan bagi rakyat yang sekarang ini banyak yang gak bisa cari uang," kata Nazar.

Lebih lanjut, dikatakan dengan kondisi yang seperti sekarang dia mengingatkan bahwa jangan sampai ada pihak-pihak yang mempolitisasi keadaan dan menjadikan virus Corona sebagai komoditas politik.

"Para anggota legislatif jangan pamer potong gaji. Gaji itu kecil, potong takehome pay. Para kepala daerah juga sama. Gajinya kepala daerah/wakil kepala daerah itu sangat tidak berarti. Alihkan tunjangan penunjang kegiatan yg sekian persen dari PAD. Alihkan honor kegiatan untuk membantu masyarakat," tegasnya.

"Tapi hasilnya nanti rakyat yang akan melihat, apakah eksekutif dan para wakil rakyatnya sungguh-sungguh. Jangan sampai hanya gimmick, hanya di alihkan sedikit-sedikit anggarannya," pungkas dia. (TRIBUNJOGJA.COM)