Yogyakarta
Cadangan Dana Tak Terduga Bengkak, Legislatif Redesign APBD 2020
Beberapa agenda keluar negeri DPRD DIY yang menelan anggaran hingga Rp 4 miliar telah dibatalkan. Pembatalan agenda keluar negeri tersebut semata-mat
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Ari Nugroho
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Beberapa agenda keluar negeri DPRD DIY yang menelan anggaran hingga Rp 4 miliar telah dibatalkan.
Pembatalan agenda keluar negeri tersebut semata-mata supaya pengajuan dana tak terduga APBD 2020 lebih gemuk.
"Kemarin kami sudah rapatkan dengan pak ketua, pembatalan kunjungan keluar negeri resmi kami redesign. Supaya pengajuan dana tak terduga penanganan Covid-19 semakin tinggi,"kata Wakil Ketua I DPRD DIY Huda Tri Yudiana saat dihubungi Tribun Jogja Kamis (26/3/2020).
Ia menyebut, bukan hanya legislatif saja yang menyusun ulang anggaran.
Eksekutif pun dipaksa supaya memperkecil kegiatan yang memakan anggaran besar.
• Protokol Acara Layatan Ibunda Jokowi : Kursi Pelayat Berjarak 1 Meter dan Ada Batas Waktu Maksimal
"Dinas-dinas di DIY juga kami paksa untuk menyusun ulang anggaran. Supaya fokus dialokasikan ke penangan Covid. Khususnya agenda yang menelan anggaran tinggi,"ujar Huda.
Penyusunan ulang anggaran tersebut penting dilakukan.
Karena, lanjut Huda, jika mengandalkan dana tak terduga yang tersedia sebesar Rp 14,8 miliar tidak akan cukup.
"Untuk penangan awal semenjak virus itu menyebar ke DIY saja kemarin sekitar Rp 20 miliar. Itu pun tidak cukup mengcover lima Kabupaten/kota,"tegas dia.
Sementara prioritas alokasi dana tak terduga nantinya, Huda sependapat dengan BPBD DIY.
"Yang paling utama itu tim medis, karena kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD) menjadi persoalan besar. Pencegahan ke masyarakat, misalnya alokasi penyemprotan disenfektan dan lainnya,"tegas dia.
• Hadapi Virus Corona, Desainer Anne Avantie Jahit Baju APD untuk Disumbangkan
Setelah itu, lanjut Huda, sosialisasi terhadap masyarakat terkait bahaya Covid-19 juga penting dilakukan.
"Kalau masyarakat sudah paham. Ya tinggal penekanan pemahaman saja,"ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun turut menyinggung mengenai masa isolasi masyarakat.
Hal itu berhubungan dengan kebutuhan logistik dan yang lainnya.
Karena ia menyadari, kondisi pasar dan pelaku usaha mikro seperti UKM dan UMKM sudah mulai lesu.
"Saya kira itu juga sangat penting. Pemenuhan bantuan tunai dan non tunai bagi masyarakat selama masa isolasi. Saya harap masyarakat bisa bersabar,"pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)
