Fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta Kompak Kritisi Anies Baswedan, Berikut Hal-hal yang Disoroti

Mengingat, hal tersebut tidak terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Peraturan Gubernur (Pergub) Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) tahun 2019.

"Bahkan, nilai penyertaan modal daerah (PMD) Formula E lebih besar dibandingkan dengan PMD pembangunan LRT. Padahal, LRT merupakan Program Strategis Nasional (PSN)," ungkapnya.

Protes pemangkasan anggaran rehab sekolah

Pemangkasan anggaran rehabilitasi sekolah dari Rp 3,7 triliun menjadi Rp 2,3 triliun oleh Pemprov DKI Jakarta juga mendatangkan protes dari DPRD DKI.

Tak Hanya soal Infrastruktur Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI mempertanyakan pemangkasan tersebut karena menyebabkan ratusan sekolah di Jakarta batal direnovasi pada 2020 mendatang.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Desie Christhyana Sari mengatakan, awalnya Pemprov DKI berencana merehabilitasi 191 lokasi sekolah.

Namun dikoreksi menjadi 86 lokasi dan terakhir hanya tersisa 56 lokasi.

"Padahal dari penjelasan Sekretaris Daerah, 86 lokasi sekolah yang direkomendasikan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta masuk dalam kondisi membahayakan," ucap Desie.

Pemprov DKI Jakarta memangkas anggaran tersebut karena mengantisipasi defisit.

Namun Fraksi Demokrat menilai, seharusnya tidak mengorbankan program-program yang bersentuhan dengan masyarakat.

"Fraksi Demokrat tidak ingin terulang lagi tragedi sekolah ambruk yang tentunya membahayakan keselamatan siswa," jelasnya.

Desie berharap ke depannya rehabilitasi sekolah bisa menjadi program prioritas Pemprov DKI sesuai dengan RPJMD 2017-2022.

Desak prioritaskan pengendalian banjir

Program prioritas Pemprov DKI Jakarta lainnya yang dinilai tak berjalan dengan baik adalah masalah pengendalian banjir.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP) meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan pengendalian banjir, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar.

Sekretaris Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Yusuf menuturkan, hingga saat ini pengendalian banjir di sekitar Sungai Ciliwung belum mendapat perhatian yang cukup.

"Kami mengusulkan alokasi anggaran yang cukup untuk merealisasikan pembebasan lahan di bantaran Sungai Ciliwung yang tidak terlaksana pada tahun 2019 ini karena minimnya anggaran," terang Yusuf.

Selain masalah naturalisasi di Sungai Ciliwung, Fraksi PKB-PPP mengingatkan Pemprov DKI agar memperluas target ruang terbuka biru (RTB), yakni waduk, situ, danau, dan embung.

RTB dinilai dapat mengendalikan debit air hujan maupun kiriman dari luar Jakarta hingga menjadi potensi wisata air.

"Kami sangat mendukung pembangunan dan peeluasan waduk di Jakarta karena pembangunan waduk akan berfungsi menampung air kali penghubung di sekitar waduk," tuturnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Di Hadapan Anies, DPRD DKI Kritik TGUPP, Rumitnya Rusunami DP 0, hingga Penolakan Formula E", .