Fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta Kompak Kritisi Anies Baswedan, Berikut Hal-hal yang Disoroti

Fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta Kompak Kritisi Anies Baswedan, Berikut Hal-hal yang Disoroti

Editor: Hari Susmayanti
KOMPAS.COM/NURSITA SARI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai menghadiri Kongres Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019) malam. 

Proyek-proyek itu antara lain membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment Rp 0, Jakarta International Stadium, moda light rail transit ( LRT), menyelenggarakan balapan Formula E, dan merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

Pemprov DKI juga mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) yang akan diberikan kepada Jakpro untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Kami melihat adanya upaya penyelundupan kebijakan melalui BUMD," tutur Jhonny Simanjuntak.

Jhonny menjelaskan, proyek-proyek yang dikerjakan Jakpro merupakan janji politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Fraksi PDI-P, proyek-proyek tersebut seharusnya dikerjakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Misalnya, pembangunan rusunami DP Rp 0 harusnya dikerjakan Dinas Perumahan, sementara revitalisasi TIM seharusnya dieksekusi Dinas Pariwisata.

"Penunjukan BUMD sebagai pelaksana program-program tersebut bisa menyebabkan fungsi SKPD menjadi tumpul karena seolah tidak diberi amanah oleh Gubernur untuk menyelesaikan program-program tersebut," kata Jhonny.

Tolak Formula E Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta masih kukuh menolak penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Transportasi dan Air Bersih

Mereka bahkan menjadi satu-satunya fraksi yang menyatakan penolakan keras terhadap ajang balap mobil listrik saat rapat paripurna kemarin.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo menilai, Gubernur Anies Baswedan tak menerapkan prinsip prioritas penganggaran saat mengusulkan penyelenggaraan Formula E.

Menurut PSI, ajang balap mobil listrik tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat golongan menengah ke atas.

Padahal masih banyak warga pembayar pajak yang kesulitan air bersih mesti ikut menanggung beban iuran pajak yang bakal digunakan untuk penyelenggaraan Formula E.

"Apakah Pak Gubernur tahu, bahwa ada warga di Jakarta Utara yang untuk mendapatkan 1 meter kubik air saja harus membeli dengan sampai dengan harga Rp 150.000? Mereka membeli dari tukang air keliling karena belum ada akses air bersih di sana," kata Anthony.

Ia melanjutkan, Formula E bukanlah program prioritas.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved