Fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta Kompak Kritisi Anies Baswedan, Berikut Hal-hal yang Disoroti

Rusunami DP 0 rupiah yang rumit

Program lainnya yang selalu menjadi sorotan adalah rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment Rp 0.

Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menilai program unggulan Anies bertolak belakang dengan visi untuk menyediakan hunian yang layak dengan harga terjangkau.

Sebab, banyak warga yang mengeluhkan harga satu unit rusunami tersebut.

"Banyak masyarakat DKI Jakarta yang mengeluh dengan harga rumah DP Rp 0 tersebut yang harganya tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ungkap anggota Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengkritik lambatnya proses pembelian rusunami dengan DP Rp 0 karena proses yang tidak jelas di Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) dan Bank DKI.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin berujar, banyak pendaftar yang tidak mengetahui status permohonannya untuk membeli DP Rp 0.

Padahal, banyak warga yang ingin membeli rusunami tersebut.

"UFPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan untuk kepemilikan rusunami samawa (DP Rp 0) ini dengan tetap menganut prinsip kehati-hatian untuk menghindari kemacetan pembayaran cicilan," kata Arifin dalam rapat paripurna tersebut.

• Pengamat Politik : Anies Baswedan Disebut Gubernur Indonesia Karena Jadi Simbol Pelawanan Politik

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menyoroti anggaran dana talangan untuk uang muka membeli unit DP Rp 0 yang dipangkas dari Rp 2 triliun menjadi Rp 500 miliar dalam rancangan anggaran 2020.

Fraksi Gerindra meminta Pemprov DKI untuk mencari skema pendanaan lain dengan dipangkasnya anggaran dana talangan untuk uang muka.

Fraksi Gerindra juga menyoroti realisasi pembangunan rusunami DP Rp 0 yang tak sesuai target.

"Program unggulan yang semestinya berjalan sejak 2018 dan baru 2019 direalisasikan sebanyak 780 unit di Klapa Village, semestinya 2020 dapat tergambar tambahan sebanyak 2.000 unit untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi warga Jakarta," kata anggota Fraksi Gerindra Purwanto.

Curiga ada penyelundupan di Jakpro

Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menyoroti keputusan Pemprov DKI Jakarta yang melimpahkan banyak proyek kepada badan usaha PT Jakarta Propertindo ( Jakpro).