Yogyakarta

Sultan HB X Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Pemda DIY kembali meraih penghargaan terkait dengan keterbukaan informasi Publik.

Sultan HB X Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
TRIBUNJOGJA.COM / Agung Ismiyanto
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X 

Laporan Reporter Tribun Jogja,  Agung Ismiyanto 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemda DIY kembali meraih penghargaan terkait dengan keterbukaan informasi Publik. 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut pihak Pemda akan terus menerapkan sistem informasi yang benar-benar dapat memberikan pelayanan kepada publik.

Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2019 yang diterima Pemda DIY ini untuk kategori Pemerintah Daerah yang diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana dan disaksikan oleh Wakil Presiden RI, HM Ma’ruf Amin kepada Gubernur DIYSri Sultan Hamengku Buwono X di Gedung II, Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Kamis (21/11/2019) lalu. 

"Saya berharap, kita dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi, memperbaiki kekurangan baik dalam literasi maupun peralatan, serta selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di DIY, " ujar Sultan HB X. 

Sultan HB X Tetap Harapkan Masukan dari Mahfud MD

Bagi Pemerintah DIY penghargaan ini merupakan kewajiban bagi semua pihak terkait agar dapat memberikan informasi kepada publik yang lebih baik, dengan menerapkan sistim informasi yang benar-benar dapat memberikan pelayanan kepada publik.

Kepala Dinas Kominfo DIY,  Rony Primanto Hari menyatakan penerimaan penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2019 untuk Pemda DIY merupakan peningkatan 2 level dari tahun sebelumnya, dari poin 53 menjadi 85.

Pencapaian ini tidak lepas dari kesadaran para pengambil kebijakan terhadap keterbukaan informasi publik.

Pihaknya berharap, dengan adanya penghargaan ini, pada tahun depan dapat mencapai level yang lebih tinggi, dengan membuka informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. 

UNBOXING KULINER: Snack Hits Super Ekonomis di Jogja

"Sehingga dapat menghindari terjadinya sengketa informasi serta bagi masyarakat dapat dengan cepat dan mudah memanfaatkan informasi dari Pemerintah DIY," urainya. 

Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat, merupakan realisasi amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang bertujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Penghargaan ini diberikan kepada Badan Publik Kementerian, Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Badan Publik Lembaga Non-Struktural, Badan Publik Pemerintah Provinsi, Badan Publik Badan Usaha Milik Negara, Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri serta Badan Publik Partai Politik.

Penghargaan ini diberikan kepada 34 lembaga dengan katagori “informatif’ dan 38 lembaga untuk kategori “menuju informatif”, dengan maksud menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai budaya, sehingga selalu berupaya memberikan pelayanan informasi yang terbaik kepada publik. (TRIBUNJOGJA.COM

Penulis: Agung Ismiyanto
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved