BPJS Kesehatan Miliki Hutang Rp 19,4 Miliar ke RSUD Wates

"Kita hanya berharap adanya kenaikan premi iuran BPJS tahun depan bisa memulihkan lagi dana-dana yang kemarin masih jadi tunggakan. Kenaikan premi itu bisa mengisi lagi kekosongan anggaran di BPJS sehingga ada stok dana lagi untuk membayar tunggakan," kata Sri.

• Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 36 Miliar, RSUD Panembahan Senopati Kencangkan Ikat Pinggang

Bupati Kulon Progo, Sutedjo juga mengungkapkan hal serupa.Kebijakan pemerintah untuk menaikkan besaran premi iuran BPJS mustinya bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di BPJS Kesehatan.

Pemerintah daerah juga mendukung kebijakan itu sebagai bagian dari solusi yang diperlukan untuk memecah persoalan tunggakan klaim tersebut.

"RSUD di manapun kan melaksanakan pelayanan publik berlandaskan pengabdian kemanusiaan dan itu mememrlukan cost (biaya). Kalau itu terhambat, ya kami prihatin lah,"kata Sutedjo.

Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati menyebut pihaknya sudah mendengar adanya tunggakan pembayaran klaim BPJS tersebut.

Sekretaris Daerah dalam hal ini sudah memerintahkan manajemen rumah sakit untuk pinjam dana dari bank untuk membiayai operasionalnya.

Ke depannya, AKhid menyarankan sebagian alokasi anggaran untuk bantuan langsung non tunai bagi warga miskin perlu dikurangi guna pembayaran premi iuran BPJS warga penerimanya.

Namun, dengan catatan bahwa kenaikan premi iuran itu juga harus bisa menjawab persoalan yang ada.

"Kalau premi naik, harapan saya, hari itu juga tunggakan terbayarkan dan ke depannya tidak ada lagi masalah serupa,"kata Akhid.(TRIBUNJOGJA.COM)