Kulon Progo
BPJS Kesehatan Miliki Hutang Rp 19,4 Miliar ke RSUD Wates
Tunggakan pembayaran klaim hingga Rp19,4 miliar masih dihutang BPJS Kesehatan kepada RSUD Wates untuk tagihan beberapa bulan kemarin
Penulis: Singgih Wahyu Nugraha | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Tunggakan pembayaran klaim hingga Rp19,4 miliar masih dihutang BPJS Kesehatan kepada RSUD Wates untuk tagihan beberapa bulan kemarin.
Manajemen rumah sakit terpaksa melakukan efisiensi dan penghematan anggaran demi menekan biaya operasional.
Wakil Direktur RSUD Wates bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wahyuni Indriastuti mengatakan tunggakan itu untuk tagihan klaim pelayanan sejak Juni 2019 hingga kini sebesar Rp18,935 miliar ditambah klaim obat sejak Maret sebesar Rp 497,472 juta.
Angka ini belum termasuk usulan klaim yang tertunda (pending) dalam proses verifikasinya tercatat sebesar Rp1,4 miliar hingga April 2019.
• Peserta Nunggak Premi Rp 9,2 Miliar ke BPJS Kesehatan
Pembayaran klaim terakhir dilakukan pihak BPJS Kesehatan pada Mei 2019 lalu dan hingga kini belum ada pembayaran lagi.
"Tahun 2018 lalu pernah terjadi (tunggakan klaim belum dibayar BPJS) dan tahun ini masih terjadi. Bahkan, angka tunggakannya lebih banyak. Tahun lalu sekitar Rp13 miliar dan sekarang Rp19,4 miliar," kata Wahyuni, Senin (11/11/2019).
Kondisi ini diakuinya berdampak pada operasional rumah sakit.
Penghematan anggaran dilakukan besar-besaran oleh manajamen RSUD.
Untuk dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas jaga malam, pihaknya tak lagi menyediakan extra food atau menu makan berat seperti nasi kotak semenjak ada tunggakan pembayaran klaim tersebut pada AGustus 2018 lalu.
Hal serupa juga berlaku untuk rapat internal di mana kini hanya disediakan makanan ringan saja.
Selain itu, jam lembur diminimalisir dan honor tim ditiadakan.
• Sambut NYIA, RSUD Wates Kebut Pembangunan Fisik
Hal ini menurut Wahyuni memang dilakukan manajemen RSUD karena kas keuangan kian menyusut akibat belum cairnya tunggakan klaim BPJS.
Biaya operasional diakuinya cukup besar mencapai Rp16 miliar per bulan meliputi gaji pegawai, biaya listrik, air telepon, dan pengelolaan limbah.
Ditambah, kebutuhan belanja obat rata-rata per bulan Rp1,5 miliar.
Untuk belanja obat, pihaknya sudah seringkali mendapat penolakan (lock) dari perusahaan farmasi karena sudah terlalu banyak hutang tagihan.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/bpjs-kesehatan.jpg)