Kota Yogya

Peserta Nunggak Premi Rp 9,2 Miliar ke BPJS Kesehatan

Tunggakan itu berasal dari sebanyak 16.324 peserta yang belum membayar premi ke BPJS kesehatan.

Peserta Nunggak Premi Rp 9,2 Miliar ke BPJS Kesehatan
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogya menyebut, jumlah total tunggakan dari Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) di seluruh rumah sakit setempat berkisar di angka Rp9,2 miliar sampai dengan Oktober lalu.

Tunggakan itu berasal dari sebanyak 16.324 peserta yang belum membayar premi ke BPJS kesehatan.

Jumlah terbesar tunggakan berada pada kelas I dengan nilai Rp5,3 miliar, selanjutnya diikuti oleh kelas II dan III dengan masing-masing senilai Rp2,7 miliar dan Rp1,1 miliar.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta, Lana Unwanah menjelaskan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini terdiri dari dua jenis yakni untuk penerima bantuan iuran (PBI) dan non PBI.

Tutorial Tampil Kece dengan Makeup Sachet yang Praktis dan Terjangkau

PBI kemudian juga tergolong dalam dua jenis yakni yang dibiayai oleh APBN dan juga lewat APBD.

Peserta yang terkover PBI lewat APBD dulunya memang diperuntukan bagi masyarakat miskin, namun sekarang lewat program PDPD (Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah) mereka yang tidak tergolong dalam klasifikasi masyarakat miskin bisa ikut dibiayai oleh APBD.

"Program itu tahun ini berjalannya. Tidak harus miskin, asal dia mau sesuai dengan syarat dan ketentuan bisa. Itu memang difungsikan untuk bagi masyarakat yang PBPU," imbuhnya.

Lana menyebut, besarnya tunggakan yang berasal dari PBPU hingga mencapai Rp9,2 miliar itu merupakan akibat dari peralihan dari peserta yang awalnya berasal dari peserta mandiri ke PDPD atau PBPI.

Ia mengklaim, kewenangan itu juga bukan bagian dari pihaknya untuk melunasi kepada BPJS kesehatan.

Tunggakan BPJS Kesehatan Belum Dibayar, RSUD Prambanan Tekan Pengeluaran

"Jadi misalnya mereka menunggak dari Januari-September kemudian menunggak di Oktober, kalau dia kelas III itu langsung kita alihkan. Ke depannya itu memang kewajiban kita, tapi yang sebelum beralih kan tentu pesertanya yang bayar," kata dia.

Dilanjutkannya, pada tahun 2020 mendatang pihaknya juga mengalokasikan dana untuk PBI APBD termasuk di dalamnya PDPD dengan nilai Rp52 miliar.

Kondisi itu naik 100 persen lebih dari alokasi tahun ini yang berada di kisaran angka Rp24-25 miliar.

Alokasi dana itu, terang dia diperuntukkan bagi sekitar 14 rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS kesehatan.

"Harapan kita ya meskipun tetap ada tunggakan dan lain sebagainya, kewajiban pemberi pelayanan ya tetap maksimal. Peserta jangan dinomor duakan, dan tetap harus melayani," kata Lana. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved