Jawa
Tiga Desa di Magelang Diluncurkan Jadi Desa Pengawasan Pemilu
Desa Pengawasan adalah desa dengan seluruh masyarakatnya yang siap mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) bersih, menolak politik uang dan hoaks, serta ikut
Penulis: Rendika Ferri K | Editor: Ari Nugroho
lihat foto
Justru sekarang malah banyak kepala daerah yang tertangkap karena kasus korupsi.
Oleh karena itu, ini menjadi tugas bersama untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Mulai perbaiki dari keluarga, dan merambat ke lingkup lebih luas.
"Sekarang demokrasi sedang tidak sehat. Cita-cita memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme belum tercapai. Seperti kita lihat, ada sebanyak 200 orang anggota DPR ditangkap, Gubernur 20 lebih, Walikota atau Bupati mencapai 80 lebih yang ditangkap. Masyarakat sedang sakit dan demokrasi sedang tidak sehat. Semua ini karena uang. Yang menang adalah yang punya uang.
• KPUD Bantul jadi Penyelenggara Pemilu 2019 Tersukses di DIY
Ini adalah tugas bersama memperbaiki kondisi masyarakat. Perbaiki dari keluarga masing-masing. Didik anak kita tidak dengan cara berbohong dan ketakutan, tetapi dengan kejujuran dan keikhlasan," kata Habib.
Sementara itu Kepala Dusun Butuh, Lilik Setyawan, mengatakan, Desa Temanggung menjadi sasaran program Bawaslu, sebagai desa pengawasan.
Setelah melalui rangkaian dan perencanaan, di Dusun Butuh, dusun paling tinggi dan pelosok ini dapat pantas menjadi desa pengawasan.
Ia menekankan kepada masyarakat akan arti pentingnya kesadaran berdemokrasi, memerangi politik uang, dan kabar bohong hoaks.
Seluruh perangkat dusun butuh dan desa temanggung pun siap mewujudkan hal tersebut.
"Mari bekerja sama dalam program pemerintah dalam bidang Pemilu, akan pentingnya kesadaran sebagai pemilih, dan Pemilu yang bersih. Perangi kabar bohong atau politik uang. Tak hanya berkaitan pemilu saja, tetapi kesadaran ini mesti diterapkan di kebidupan sehari-hari," ujarnya.(TRIBUNJOGJA.COM)
