Jawa
Tiga Desa di Magelang Diluncurkan Jadi Desa Pengawasan Pemilu
Desa Pengawasan adalah desa dengan seluruh masyarakatnya yang siap mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) bersih, menolak politik uang dan hoaks, serta ikut
Penulis: Rendika Ferri K | Editor: Ari Nugroho
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K
TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Tiga desa di Kabupaten Magelang yakni Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik; Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman; Desa Ketundan, Kecamatan Pakis, diluncurkan menjadi Desa Pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten, Rabu (6/11/2019).
Desa Pengawasan adalah desa dengan seluruh masyarakatnya yang siap mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) bersih, menolak politik uang dan hoaks, serta ikut mencegah, mengawasi, melapor pelanggaran Pemilu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh, mengatakan, desa-desa pengawasan adalah desa yang memiliki masyarakat dengan karakter kokoh, kuat dan paham demokrasi.
Mereka sadar hak pilih dan siap menyukseskan pemilu, baik di tingkat desa, kabupaten, pileg sampai dengan Pilpres.
• KPU Sleman : Pengusulan Pasangan Calon Bisa dengan 25% Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilu 2019
"Warga paham hak dan tanggung jawab mereka, dan siap menyukseskan Pemilu. Desa pengawasan dimana warganya menolak money politics. Pilihan adalah hak masing-masing pribadi. Tidak boleh mencoblos karena dipengaruhi orang lain atau janji palsu. Mereka memilih sesuai hati nurani masing-masing," ujar Habib, Rabu (6/11/2019) dalam peluncuran desa pengawasan di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.
Peluncuran desa pengawasan ini dilakukan di Dusun Butuh yang mana adalah dusun tertinggi yang ada di Kabupaten Magelang, bahkan Jawa Tengah.
Berawal dengan komunikasi dan sosialisasi, masyarakat paham akan Pemilu yang bersih dan bermartabat.
Masyarakat juga siap mengawal pemilu agar jauh dari politik uang, hoaks dan berbagai pelanggaran lainnya.
Masyarakat dari seluruh dusun di Desa Temanggung berkumpul mengucapkan pakta integritas desa pengawasan di Dusun Butuh, desa tertinggi yang ada di lereng Gunung Sumbing.
Kentongan dibunyikan tanda Desa Pengawasan diresmikan.
• Warga Klaten Apresiasi Kinerja TNI-Polri Amankan Pemilu
Habib mengatakan, setelah deklarasi desa pengawasan ini, akan ada tindak lanjut terus menerus. Dusun butuh yang menjadi dusun tertinggi dan bagian dari desa pengawasan dapat menjadi contoh dan teladan bagi warga yang ada di sekitarnya.
"Desa Pengawasan ini menjadi contoh dan teladan warga sekitar kaliangkrik. Warga yang ingin melihat cara berdemokrasi yang baik, lihatlah Dusun butuh," tuturnya.
Habib menambahkan, saat ini demokrasi di Indonesia sedang tidak sehat.
Cita-cita untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme yang digaungkan belum tercapai.
Justru sekarang malah banyak kepala daerah yang tertangkap karena kasus korupsi.
Oleh karena itu, ini menjadi tugas bersama untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Mulai perbaiki dari keluarga, dan merambat ke lingkup lebih luas.
"Sekarang demokrasi sedang tidak sehat. Cita-cita memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme belum tercapai. Seperti kita lihat, ada sebanyak 200 orang anggota DPR ditangkap, Gubernur 20 lebih, Walikota atau Bupati mencapai 80 lebih yang ditangkap. Masyarakat sedang sakit dan demokrasi sedang tidak sehat. Semua ini karena uang. Yang menang adalah yang punya uang.
• KPUD Bantul jadi Penyelenggara Pemilu 2019 Tersukses di DIY
Ini adalah tugas bersama memperbaiki kondisi masyarakat. Perbaiki dari keluarga masing-masing. Didik anak kita tidak dengan cara berbohong dan ketakutan, tetapi dengan kejujuran dan keikhlasan," kata Habib.
Sementara itu Kepala Dusun Butuh, Lilik Setyawan, mengatakan, Desa Temanggung menjadi sasaran program Bawaslu, sebagai desa pengawasan.
Setelah melalui rangkaian dan perencanaan, di Dusun Butuh, dusun paling tinggi dan pelosok ini dapat pantas menjadi desa pengawasan.
Ia menekankan kepada masyarakat akan arti pentingnya kesadaran berdemokrasi, memerangi politik uang, dan kabar bohong hoaks.
Seluruh perangkat dusun butuh dan desa temanggung pun siap mewujudkan hal tersebut.
"Mari bekerja sama dalam program pemerintah dalam bidang Pemilu, akan pentingnya kesadaran sebagai pemilih, dan Pemilu yang bersih. Perangi kabar bohong atau politik uang. Tak hanya berkaitan pemilu saja, tetapi kesadaran ini mesti diterapkan di kebidupan sehari-hari," ujarnya.(TRIBUNJOGJA.COM)
