Tri Dharma Tolak Penataan 'Ungkur-Ungkuran' PKL Malioboro

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wacana pemerintah untuk menata Pedagang Kaki Lima (PKL), yang rencananya dimulai di sisi barat area pedestrian Malioboro, tampaknya belum bisa berjalan mulus.

Setelah PKL Pemalni menyatakan kesiapan dan dukungan untuk ditata, kini giliran Paguyuban PKL Tri Dharma menyatakan penolakannya.

Datang ke Kantor Balai Kota Yogyakarta, Ketua Tri Dharma, Mudjiyo menjelaskan bahwa pihaknya dengan tegas menolak penataan tersebut.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar penolakan tersebut.

• Lemari Lila Padukan Kain Batik dan Desain Kasual

"Pedagang yang ditempatkan di belakang, ini berpotensi menimbulkan permasalahan. Kami akan kesulitan menata lapak. Kalau ada yang beli, kami melayani gimana karena ungkur- ungkuran (saling membelakangi)," ungkapnya, di Kompleks Balaikota Yogyakarta, Senin (22/7/2019).

Ia pun menanyakan terkait kepastian lahan yang dikosongkan akan bisa tetap kosong atau justru diisi oleh PKL lain yang memanfaatkan situasi.

"Lalu apa iya yang ada di belakang kami adalah PKL asli (Pemalni) atau ada PKL lain yang ikut-ikutan," ujarnya.

Mudjiyo menambahkan, saat ini kondisi lapak mereka memiliki luasan yang jauh berkurang dari ukuran awal yakni 1,5 meter.

Dikhawatirkan, penataan tersebut semakin membuat keberadaan 920 anggota PKL Tri Dharma terhimpit bahkan kehilangan lapaknya.

"Kalau kondisi saat ini, kami terpotong-potong tapi kami masih bisa menerima," ungkapnya.

• PKL Pemalni Akan Ditata, Usung Konsep Ungkur-Ungkuran

Terpisah, Wakil Ketua Tri Dharma Paul Zulkarnaen mengutarakan pernyataan yang senada dengan Mudjiyo.

Ia mengaku penataan tersebut bukan justru membuat Malioboro rapi tapi sebaliknya yakni justru terkesan kumuh.

"Kekhawatirannya adalah kalau ungkur-ungkuran jadi tidak rapi. Selain itu juga memicu konflik kepentingan. Misal mau buka, tapi nggak bisa menata gerobak," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa, Thomas Nurana yang mendampingi Mudjito ke Balaikota Yogyakakarta mengatakan maksud kedatangan mereka adalah untuk memasukkan permintaan audiensi terkait penataan PKL.

"Kita mohon audiensi sampai hari ini (kemarin), belum ada jawaban. Ini memasukkan permohonan kedua untuk bisa cari solusi yang terbaik, baik dari Tri Dharma maupun yang di luar Tri Dharma agar tidak mempersempit lapak yang sudah ada," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Pemalni, Slamet Santoso mengatakan, penataan tersebut terkait konsep berjualan yang tidak lagi berjualan tepat di depan toko menghadap ke timur di sepanjang Malioboro-Ahmad Yani, tapi akan ditata dengan membelakangi PKL Tri Dharma yang saat ini juga berjualan di depan toko tapi menghadap ke barat.

Posisi Pemalni nantinya setelah penataan ada di belakang Tri Dharma dan menghadap ke timur atau berhadapan langsung dengan area pedestrian Malioboro yang baru direvitalisasi.

"Sebenarnya sosialisasi tentang konsep 'ungkur-ungkuran' (membelakangi,red) ini sudah lama, yakni sejak 2015 saat ada pemenang sayembara revitalisasi Malioboro. Tapi rencananya baru akan direalisasikan Juli ini," bebernya.

• Penataan PKL Malioboro Harus Matang

Slamet menegaskan, pihaknya siap mendukung program pemerintah, termasuk di dalamnya mengharuskan pihaknya yang berjumlah 444 anggota untuk bergeser ke lokasi yang ditentukan.

"Pelaksanaan di lapangan kami tunggu momen yang tepat, baik dari pihak Pemda dan Pemkot. Kami siap mendukung," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan bahwa ia belum mendapatkan laporan terkait wakru penataan.

Namun ia mengatakan bahwa gambaran penataan PKL sisi barat adalah ungkur-ungkuran atau saling membelakangi.

"Harapannya dengan ini PKL Malioboro yang oleh-oleh dan kerajinan sudah teratasi," ucapnya.

Ia pun menambahkan bahwa seluruh pengusaha yang dalam hal ini pemilik toko telah sepakat dan menuangkannya dalam tanda tangan terkait penataan tersebut.

"Target secepatnya. Termasuk menyelesaikan (penataan) siripnya (Malioboro)," pungkas Heroe.(*)